MAUMERE -Panitia Penanggulangan Bencana Rokatenda (PPBR) Keuskupan Maumere menilai rencana relokasi warga Pulau Palue, di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban bencana meletusnya gunung Rokatenda tidak realistis dan terburu-buru karena dilakukan tanpa dasar studi kelayakan yang memadai. Menurut rencana, sekitar 375 kepala keluarga (KK) dari warga Palue yang tertimpa bencana tersebut akan direlokasi ke tiga lokasi, yakni Hewuli, Patisomba, Wuring dengan luas lahan 9 hektare. “Kami minta agar Pemkab Sikka meninjau kembali rencana tersebut karena konsep relokasi dengan ketersediaan lahan 9 hektare itu sangat tidak layak huni untuk jumlah 375 KK. Sebagian besar mereka adalah petani, sementara itu lahan yang disediakan tidak terlalu menjanjikan dari segi kesuburan tanah, curah hujan, persediaan air bersih, dan lahan usaha,” ujar Sekretaris PPBR Keuskupan Maumere Pastor Yoris Role, Pr, dalam keterangan tertulisnya di Maumere, Rabu (22/05).
Pastor Yoris mengungkapkan, pihaknya menganjurkan agar kebijakan relokasi itu diganti dengan rencana permukiman kembali (resettlement), baik warga terdampak yang sudah mengungsi keluar Pulau Palue maupun yang masih bertahan. Langkah permukiman itu hendaknya dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung lahan, kepentingan masyarakat sekitar lokasi tujuan sehingga tidak menimbulkan konflik, lahan usaha dan mata pencaharian warga, dan fasilitas umum, seperti kesehatan, pendidikan, sarana ibadat, dan infrastruktur lainnya.
Pastor Yoris menambahkan, pihaknya menganjurkan Pulau Besar sebagai lokasi permukiman baru. Pulau tersebut memiliki sumber air yang cukup memadai, sangat kondusif untuk bertani dan melaut. Pihaknya juga sudah berdialog dengan penduduk setempat yang menyatakan kesediaan menerima warga pindahan dari Pulau Palue. Selain itu, Pulau Besar berpotensi sebagai daerah pengembangan sektor pariwisata ke depan yang bakal menjanjikan penghidupan yang layak di masa depan.
“Angka 375 KK tersebut hanya dihitung dari warga terdampak yang saat ini bermukim di barak pengungsian di Pulau Flores. Jika jumlah itu bertambah, yang diperkirakan sekitar 2000 warga, lahan 9 hektare yang disediakan sangat tidak layak. Kami juga minta pemerintah mengkaji alternatif lahan lain seperti di Tanjung Darat, Koro, dan Waturia sebagai alternative permukiman baru,” kata dia.
Surati Bupati dan Pusat
Ketua PPBR Keuskupan Maumere Pastor Cyrillus Mali, Pr mengatakan, pihaknya sudah mengemukakan keberatan rencana relokasi itu kepada Bupati Sikka. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak pemerintah. Sikap ini diambil karena rencana relokasi itu terkesan diambil terburu-buru dan tidak memikirkan segala aspek terkait penghidupan yang layak dan masa depan warga terdampak.
“Kami juga minta perhatian pemerintah pusat untuk mengkaji rencana relokasi ini dan permukiman warga demi masa depan dan penghidupan yang layak warga terdampak. Jangan sampai keputusan relokasi itu menimbulkan permasalahan pelik baru di masa yang akan datang,” kata dia.
Semenjak meletusnya Gunung Rokatenda, sekitar 2.000 warga Pulau Palue di zona merah mengungsi ke Pulau Flores. Gunung Rokatenda sudah meletus beberapa kali dan menyebabkan daerah di zona merah sangat riskan untuk dihuni. Karena belum ada kepastian soal kebijakan pemerintah terkait warga terdampak, sebagian warga terpaksa kembali ke rumah mereka, sedangkan lainnya bertahan di tempat pengungsian.
—
