JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mengaku berkewajiban menjernihkan dan mengklarifikasi tentang kebijakan bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan pemerintah menjelang Pemilu 2024.
Pasalnya, kebijakan ini sudah diatur kerangka dan tujuannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun APBN ini dibahas pemerintah bersama Banggar DPR sebelum disahkan di rapat paripurna.
“Tidak semua kebutuhan pangan bisa kita penuhi sendiri, sebagiannya kita beli dari negara lain melalui impor. Risikonya, harga dan stok pangan nasional sangat dipengaruhi banyak hal seperti harga di luar negeri, biaya transportasi, stoknya dan kurs,” kata Said Abdullah di Jakarta, Senin 4 Desember 2023.
Sementara itu, Indonesia sepanjang kuartal II dan III 2023 menghadapi bencana el nino yaitu musim kering berkepanjangan sehingga terjadi gagal panen di banyak tempat.
“Efek impor pangan dengan harga tinggi, khususnya beras yang naik di pasar internasional sejak Juli 2023 dan bencana el nino berdampak pada kenaikan inflasi pada makanan,” ujar Said.
Dia melanjutkan, “Inflasi makanan sejak Agustus – November 2023 mengalami tren peningkatan, dari 2,8 persen menanjak menjadi 4,9 persen.”
Ini pula yang menyebabkan inflasi di barang makanan jauh lebih tinggi dari inflasi tahunan pada November 2023 sebesar 2,86 persen. Per Oktober 2023 lalu kenaikan harga beras mencapai 19 persen secara year on year.
“Padahal lebih dari 70 persen pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan makanan, dan dari jumlah itu, 20 an persen diantaranya untuk belanja beras. Sehingga setiap kenaikan harga makanan, terutama beras akan berdampak serius terhadap daya beli rumah tangga miskin,” jelasnya.
Akibat persoalan-persoalan ini, pemerintah bersama DPR, melalui APBN, menggulirkan sejumlah program bantuan sosial untuk mengurangi beban rakyat miskin melalui enam program.
Komentari tentang post ini