JAKARTA – Pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan uang muka Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum–PNS) mengingat jumlah PNS yang belum memiliki rumah ternyata masih signifikan.
Data Kementrian Perumahaan Rakyat (Kemenpera) menyatakan, saat ini dari 4,7 juta Pegawai Negri Sipil (PNS), sebanyak 25% atau 1,4 juta PNS.
Jumlah ini tergolong sangat banyak dan perlu digenjot agar PNS bisa memiliki rumah yang layak.
“Pada Januari 2012, Jumlah PNS 4.701.000 orang. Saat ini ada 25% PNS secara nasional yang belum memiliki rumah sendiri. Jika PNS memiliki rumah sendiri, pada gilirannya akan mampu meningkatkan kinerja PNS,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo, saat diskusi panel “Percepatan Ketersediaan Perumahan untuk PNS Dengan Dukungan Program FLPP,” di Jakarta, Rabu, (22/5).
Menurut dia, Bapertarum PNS memberikan fasilitas Bantuan Uang Muka (BUM) dan pinjaman Tambahan Bantuan Uang Muka (TBUM) dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun dengan suku bunga pinjaman sebesar 5% per tahun khususnya bagi PNS golongan I sampai III.
PNS Golongan I, kata dia mendapatkan BUM senilai Rp 1,2 Juta dan TBUM senilai Rp 13,8 Juta. PNS Golongan II, BUM senilai Rp 1,5 Juta dan TBUM senilai Rp 13,5 Juta.
“Dan PNS Golongan III, BUM senilai Rp 1,8 Juta dan TBUM senilai Rp 13,2 Juta,” jelas dia.
Dia mengatakan, angka kekurangan rumah (backlog) perumahan tahun 2010 sebesar 13,6 juta unit rumah. Sementara, pertumbuhan kebutuhan rumah setiap tahun sebesar 800 ribu unit.
“Untuk menekan biaya pembangunan rumah melalui berbagai fasilitasi pemerintah/ instansi lain sehingga harga jual rumah dapat ditekan serendah mungkin, sehingga beban uang muka dan angsuran KPR masih dapat terjangkau sesuai kemampuan penghasilan PNS,” jelas dia.
Karena itu kata dia, Pemerintah Daerah harus berperan aktif memprakarsai pembangunan perumahan PNS, karena penyediaan perumahan PNS merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah.
Penyediaan rumah bagi PNS, lanjutnya, sama halnya dengan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Harga perumahan bagi PNS dipatok dengan harga Rp88-145 juta dengan luas rumah minimal 36 meter persegi.
“Kendati demikian PNS yang belum memiliki rumah tersebut bisa saja menggunakan alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya, yakni dengan cara membeli rumah di pasar perumahan biasa. Dimana pembangunannya bisa melalui badan hukum atau perorangan, kemudian dibeli melalui KPR dan perbankan,” terang Sri Hartoyo.
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) sudah mengalurkan kredit KPR ke 181.458 debitur, dengan jumlah nominal Rp. 10.508.008.187.559.
“Berpenghasilan Tetap seperti PNS, TNI dan Polri sebanyak 3.778.094 orang dan swasta 33.943.854 orang.
Sementara itu, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finance Raharjo Adisusanto mengatakan rasio KPR terhadap PDB Indonesia masih rendah, hal ini merupakan indikasi bahwa pertumbuhan pembiayaan sektor perumahan masih sangat terbuka luas.
Prospektifnya pertumbuhan KPR sejalan dengan trend suku bunga dasar KPR terus mengalami penurunan sejak Februari 2011.
