Perlu diketahui data KSA berdasar luas baku lahan sawah seluas 7,1 juta hektar, sedangkan data Sensus Pertanian (SP) 2017 sebesar 8,2 juta hektar. Selisih inilah yang pihak Kementan sisir untuk mengeceknya.
“Dengan aplikasi ArcGIS kami turunkan personel untuk mendata lahan padi yang masih di luar luas baku pada KSA dan hasilnya sejauh ini sudah ditemukan 123 ribu hektar dan angka ini masih bisa terus berkembang,” jelas Bambang.
“Data SHP ini kami sampaikan ke BIG, BPN dan BPS untuk diharmonisasikan dan cek validasinya. Mereka membuka peluang untuk koreksi data luas tanam,” pintanya.
Lebih lanjut Bambang menyatakan data pangan itu memang satu pintu di BPS dan menjadi acuan semua pihak. Data KSA pasti sudah diupayakan untuk menggambarkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan.
Metode KSA, sambungnya, merupakan metode baru diterapkan dua tahun terakhir dan mudah-mudahan tidak menutup kemungkinan untuk penyempurnaan di level teknisnya. Hal ini mengingat Indonesia negara kepulauan, karakteristik pertanaman dan wilayah yang beragam, varietasnya juga beragam, sehingga perlu memastikan keterwakilan sampel, jumlah dan lokasi titik pengamatan, luas dan sebaran pertanaman dan lainnya.
“Ini yang mesti segera diselesaikan karena masih banyak pertanaman di luar luas baku sawah. Implikasinya di lahan tersebut tidak bisa dialokasikan pupuk bersubsidi karena diluar luas baku dan ini akan dikeluhkan petani,” terangnya.
