“Usaha kita jadi macet karena pembayaran ganti rugi tidak penuh dibayar seluruhnya,” terang Ritonga dari PT catur Putra Surya.
Sementara itu, Ketua Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo, Emir Firdaus, menyatakan, ada sekitar 26 perusahaan yang menuntut pelunasan pembayaran ganti rugi ini dengan nilai aset yang belum terbayar sekitar Rp 200 miliar.
“Ini baru data kasar belum kami validasi, ” ujar politisi Fraksi PAN itu usai pertemuan dengan GPKLL, Senin (25/2).
Menurut Emir, para pengusaha itu menurut Emir, sudah bosan dengan janji-janji Lapindo dan meminta pemerintah ikut turun tangan mencarikan dana talangan, baik melalui APBN maupun cara lain.
“Pengaduan pengusaha korban lumpur dan nilai aset yang belum terbayar Lapindo ini, akan segera kita laporkan ke Ketua Dewan Pengarah BPLS Joko Kirmanto di Jakarta,” terang Emir
