JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru, dibagi menjadi 3 sumber. Adapun ketiga sumber itu yaitu Rp89,4 triliun (19,2%) melalui APBN, Rp253,4 triliun (54,4%) melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp123,2 Triliun (26,4%) dari pendanaan swasta.
Menkeu mengatakan, identifikasi dari masing-masing sumber pembiayaan disesuaikan dengan peruntukan dari investasi tersebut. Apabila sifatnya murni untuk barang publik (public goods) maka keseluruhannya dibangun dari APBN. Ini terutama untuk infrastruktur pelayanan dasar seperti pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau (RTH), dan pangkalan militer. Ini adalah area yang sangat dekat dengan public goods.
“Di sini, porsi APBN adalah dari pengelolaan aset BMN (Barang Milik Negara) dan pengelolaan aset yang membutuhkan waktu sehingga untuk akselerasi tahap awal masih berpotensi menggunakan rupiah murni dari APBN,” jelas Menkeu.
Untuk sumber yang kedua berasal dari KPBU, pemerintah melihat bahwa instrumen dari KPBU yang dimiliki saat ini juga sudah bisa ikut mengatasi dan meningkatkan minat dari swasta untuk membangun ibu kota negara baru ini terutama untuk pembangunan infrastruktur utama seperti sarana pendidikan dan kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang.
“Saya rasa kualifikasi apa yang menggunakan APBN apa yang menggunakan KPBU masih bisa bergerak, tergantung nanti detail engineering design dan tahapan implementasinya. Kami yakin tahapan awal barangkali peranan APBN akan jauh lebih besar,” terangnya.
