JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dari jumlah tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni 44,2 persen atau sekitar Rp335 triliun.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Bertu Merlas, menegaskan bahwa anggaran sebesar itu harus dikawal dengan ketat.
Menurutnya, besarnya alokasi menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun, ia mengingatkan adanya risiko besar jika dana sebesar itu tidak dikelola secara transparan.
“Alokasi APBN untuk MBG ini sangat besar dan harus dipastikan benar-benar tepat sasaran. Pengawasan ketat mutlak diperlukan agar tidak disalahgunakan atau jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar Bertu di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Bertu merinci, anggaran Rp335 triliun tersebut akan digunakan untuk melayani 82,9 juta siswa melalui sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menekankan, program MBG harus menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Kami ingin memastikan anggaran sebesar ini tidak menjadi ladang korupsi atau dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Efektivitas dan efisiensi adalah kunci,” tegasnya.
