50% Dana Bansos Diselewengkan

Namun sayangnya kata dia, penyimpangan bansos ini jarang diselidiki oleh aparat Hukum. 

Untuk itu, dia mendesak KPK membuka penyelidikan korupsi  dana bansos, terutama di kementerian dalam negeri.

“Akan jadi image jelek buat kementerian dalam negeri kalau tidak diusut. Selama ini, pemda selalu berkaca kepada manajemen  atau peraturan yang dikeluarkan kementerian dalam negeri. Jadi tugas KPK untuk membuka penyelidikan dalam korupsi kementerian dalam negeri. Untuk itu, silahkan KPK mengambil satu dari 3 kasus korupsi ini, apakah memiliha korupsi baju hansip, korupsi e-ktp, dan korupsi bansos,” pungkas dia.