56 Lembaga dan 24 Tokoh Deklarasi Gerakan Warga Lawan Terorisme

JAKARTA-Sebanyak 56 Komunitas dan Lembaga serta 24 tokoh nasional mendeklrasikan Gerakan Warga Lawan Terorisme. Gerakan Warga Lawan Terorisme yang terdiri dari tokoh lintas-iman, lintas-profesi (pekerja seni dan budaya, akademisi &pendidik, pekerja kemanusiaan, dll.) dan masyarakat adat ini merupakan respon atas tindak kejahatan terorisme. Lembaga dan Komunitas pendukung Gerakan Warga Lawan Terosime ini adalah Wahid Foundatio, ICRP(Indonesian Conference on Religion and Peace), NBTI(Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika), PGI(Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia), KWI(Konferensi Waligereja Indonesia), Ikatan Alumni STF Driyarkara, Maarif Institute, Yayasan Cahaya Guru, Majelis Tao Indonesia (MTI), Komnas Perempuan, Komnas HAM, Gerakan Indonesia Beraga, Relawan Peduli Korban Bom Surabaya (RPKBS), Kemitraan bagi Tata Pembaharuan Pemerintahan Yang Baik dan Perempuan Indonesia Antikorups. Selain itu, juga Gerakan Narasi Damai Nusantara , Majelis Budhayana Indonesia, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Sangha Agung Indonesia, Parisadha Hindu Darma Indonesia , PGLII (Persekutuan Gereja Gereja dan Lembaga Lembaga Injili di Indonesia), Kaf Kaf Foundation, BhinneArt, Saya Perempuan Antikorupsi, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), CISV Indonesia, Jaringan Gusdurian Indonesis, INFID, MAFINDO, AMAN Indonesia, Lembaga Katolikana, FMKI (Forum Masyarakat Katolik Indonesia). Lembaga pendukung lainnya adalah Sekretariat Nasional FMKI, FORDAKHA (Forum Dialog Antar Agama untuk Kesejahteraan Holistik Anak), Institute of Community Justice, Makassar, Dewi Keadilan Sulawesi Selatan, Solo Bersimfoni, LBH Makassar, FIK ORNOP Sulawesi Selatan, ELSAM, KPI Sulawesi Selatan, Lembaga Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan Sulawesi Tengah, YASMIB Sulawesi, CISDI, Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Mari Berbagi, Indika Foundation, Perempuan Peduli Kebinekaan dan Keadilan, LPA Nusa Tenggara Barat, C-SAVE, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Yayasan Suar Asa Khatulistiwa, Kalimantan Barat, Kaukus Pancasila, Puan Amal Hayati, Barisan Kader Gus Dur (Barkade Gusdur) dan WALHI. Sementara tokoh masyarakat yang mendukung gerakan lawan terrorist ini adalah Ibu Hj. Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. Saparinah Sadli, Prof. Musdah Mulia, Hendardi, Prof. Azyumardi Azra, Henny Supolo, Yudi Latif, Sandra Moniaga, Mariana Amiruddin, Nia Dinata, Jajang C Nur, Hanung Bramantyo, Hadad Alwi, Saskia Mecca, Olga Lydia, Jenny Jusuf, Angga Sasongko, Dennis Adhiswara, Haikal Kamil, Sumbadra Hayuning, Nong Darol Mahmada, Ilma Sovri Yanti, Tantowi Anwari dan Rifah Zainani. “Rangkaian aksi kejahatan teror yang terjadi di Rutan Mako Brimob Depok hingga bom bunuh diri di 3 gereja Surabaya, Rusunawa Sidoarjo dan Polrestabes Surabaya Jawa Timur telah melampaui batas kemanusiaan. Sebanyak 31 orang yang terdiri dari anak-anak, warga dan juga aparat meninggal dunia. Apalagi, pelaku bahkan mengorbankan anak-anaknya sendiri dalam aksi teror itu. Lebih dari 10 orang luka-luka,” ujar salah seorang tokoh pendukung Gerakan Lawan Teroris, Nong Darol Mahmada. Menurutnya, Gerakan Warga Lawan Terorisme dengan ini menyatakan tekad bersama untuk melawan aksi terorisme yang telah menghanucurkan nilai kemanusiaan dan menyebarkan rasa ketakutan serta memecah belah bangsa, serta dalam jangka panjang dapat menghancurkan NKRI. “Kami percaya bahwa persaudaraan anak bangsa akan terus menjadi lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ini guna mempertahankan Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” imbuhnya. Gerakan Warga Lawan Terorisme bertekad: 1. Mendukung penuh sikap aparat penegak hukum dan pemerintah untuk segera menghentikan teror dan menindak tegas para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi-aksi teror; 2. Mendorong pemerintah untuk memastikan pemulihan yang efektif kepada para korban dan keluarganya; 3. Mendesak pemerintah dan parlemen untuk segera mensahkan Revisi UU Anti Terorisme sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang didasarkan supermasi sipil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia; 4. Mendesak pemerintah untuk lebih proaktif dalam memulihkan dan memberikan rasa aman serta perlindungan terhadap segenap warga dari berbagai bentuk teror, dengan langkah-langkah berikut ini: a. Segera mengungkap dan memproses hukum jaringan dan otak di balik teror bom bunuh diri, dengan tetap menghormati HAM dan proses hukum yang adil; b. Memperkuat kerjasama seluruh institusi pemerintahan di tingkat daerah dan nasional, badan legislatif, dan institusi penegak hukum dalam memberantas radikalisme, ekstrimisme terorisme; c. Mengevaluasi dan mengoptimalkan program deradikalisasi bagi para militant yang kembali dari luar negri; d. Membangun mekanisme pencegahan dan peringatan dini yang lebih tanggap dan efektif dengan melibatkan jajaran aparatur pemerintahan sejak dari RT, dan RW Bhabinkamtibmas; e. Mengoptimalkan dukungan warga dengan membuka akses yang lebih luas dalam memberikan pengaduan kepada kepolisian tentang kegiatan-kegiatan yang dicurigai mengarah pada radikalisme, ekstremisme dan terorisme; f. Memberantas perkembangan paham intoleran dan radikalisme di jajaran aparatur negara dalam segenap institusi eksekutif, legislatif, yudikatif; Polri serta lembaga-lembaga negara lainnya; g. Menyegerakan reformasi pendidikan untuk mengatasi perkembangan paham intoleran dan radikal; h. Mewujudkan jaminan perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan; i. Meningkatkan dukungan pada inisiatif warga dalam menyemai pendidikan toleransi, HAM dan perdamaian; j. Senantiasa mengembangkan upaya utk menjembatani komunikasi lintas budaya, agama dan keyakinan. Gerakan Warga Lawan Terorisme juga menyerukan kepada masyarakat luas untuk: 1. Menjaga dan memperkuat bangunan persatuan dan harmoni serta mempererat ikatan antar-suku, agama atau kepercayaan, ras, dan antargolongan (SARA) agar tidak mudah diadu domba oleh teroris dan pihak manapun; 2. Memperkuat kohesi sosial dengan merawat dan menghidupkan semangat Bhinneka Tunggal Ika; 3. Terlibat aktif mengawasi lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat untuk melaporkan jika ada hal-hal yang mencurigakan; 4. Tidak menyebarkan foto-foto ataupun informasi terkait terorisme yang tidak jelas sumbernya dan tanpa terlebih dahulu diverifikasi kebenarannya; 5. Melindungi keluarga dari paham dan berbagai anasir yang terkait dengan gagasan, sikap maupun tindakan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme; 6. Mengingatkan media untuk setia pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dengan tidak menampilkan gambar atau video yang mengandung unsur-unsur kekerasan dalam meliput terorisme; 7. Meminta kepada pihak media, khususnya televisi untuk tidak mengundang dan menampilkan tokoh-tokoh agama, politis dan pihak manapun yang menyebarkan syiar kebencian, permusuhan, ekkstrimisme dan diskrikminasi.