Untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity, pemerintah menargetkan vaksinasi kepada kurang lebih 181,5 penduduk Indonesia atau 70 persen dari populasi.
Airlangga menegaskan, dalam penyediaan vaksin untuk kebutuhan tersebut, pemerintah selalu memastikan faktor keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy).
“Tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat dalam menerima vaksin. Vaksin yang disediakan di Indonesia melalui proses evaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang sudah mendapat pertimbangan dari para ahli, dari ITAGI, WHO,” tegasnya.
Menutup keterangan persnya, Airlangga menyampaikan, untuk segera keluar dari pandemi ini pemerintah terus berupaya mempercepat vaksinasi COVID-19.
Untuk itu pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi ini.
Sejalan dengan itu pemerintah terus mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Kita harus terus waspada bahwa penyakit ini, COVID-19 ini masih ada. Tidak hanya vaksin yang diperlukan, namun juga kedisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini menjadi kunci sukses daripada program vaksinasi. Dan pemerintah juga untuk terus mengintensifkan testing, tracing, dan treatment,” tandasnya.
