JAKARTA-Pemerintah agaknya tetap optimis dana repatriasi terkait Tax Amnesty akan masuk sesuai target. Bahkan bisa mencapai Rp700 triliun – Rp1000 triliun.
Apalagi pengusaha yang tergabung dalam Apindo memberikan semacam “jaminan”.
“Kita melihat ada komitmen dari pengusaha soal TA. Jadi harus proporsional melihat masalah ini, karena UU TA baru berjalan dua bulan,” kata anggota Komisi XI DPR Muhammad Mibakhun dalam diskusi dalam dialektika demokrasi “Tax Amnesty Untuk Siapa?” bersama pakar ekonomi INDEF Enny Sri Hartati di Jakarta, Kamis (1/9/2016).
Sebelum UU TA masih dalam RUU, kata anggota Fraksi Partai Golkar, para pengusaha tersebut ikut memberikan masukan soal dana tebusan tersebut.
“Soal dana tebusan 2%, dinilai tidak adil. karena awalnya dianggap murah. Pemerintah akhirnya menurunkan posisi tawarnya dalam hal ini. Ya akhirnya semua disamakan tarifnya,” terangnya lagi.
Menurut Misbakhun, selama ini yang lapor membayar pajak hanya 25 – 29 juta orang dan itu karyawan biasa.
Namun dengan UU Tax Amnesty (TA) ini jumlah wajib pajak naik menjadi 38 %, yang biasanya hanya 10% – 12 % sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3 %.
“Itu artinya, ada espektasi lebih baik ke depan terkait jumlah pembayar pajak. Sementara kondisi ekonomi kita masih belum sehat,” tambahnya.
Untuk itu, lanjut Misbakhun, pemerintah melakukan kebijakan dengan merepatriasi (menarik uang dari luar negeri ke dalam negeri), yang selama ini luput dari pajak.
Karena untuk menutup APBN kalau mengandalkan utang, maka resiko politiknya besar.
“Jadi pemerintah perlu TA, karenanya perlu sosialiasi tax amnesty ini lebih luas,” paparnya.
Dikatakan Misbakhun, ada manfaat yang akan dipetik saat ikut TA, karena hanya dikenai pajak 2 %.
Namun kalau tidak, maka dipersilakan membereskan SPT-nya. Hal itu agar target TA Rp 165 triliun terpenuhi.
“Dengan UU TA ini, maka diharapkan bisa ada deklarasi Rp 4000 triliun dari luar negeri dan Rp 1000 triliun dalam negeri,” tegasnya.
Sedangkan Direktur eksekutif Indef Enny Sri Hartati, memintah pemerintah harus jujur terhadap persoalan yang dihadapi bangsa ini, karena TA belum mencapai target.
Bahkan jauh dari target Rp165 triliun.
Data Ditjen Pajak yang masuk baru 79,8 % atau Rp 3,13 triliun (dari perorangan dalam negeri), non badan, dan non UMKM.
Padahal, sebelum repatriasi selalu bilang ada 3000 perusahaan tak bayar pajak sama sekali.
“Itu fakta, dana yang dijanjikan melalui repatriasi, tapi yang masuk tetap dari dalam negeri sebesar 79,8 % tersebut. Itu persoalan utama dan ini sudah berjalan dua bulan, yang selama sebulan sebelumnya hanya Rp Rp 300 miliar,” katanya.
