JAKARTA – Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah sekaligus praktisi hukum, Affandi Affan, SH, MH, CTA, menekankan pentingnya perlindungan konsumen yang lebih kuat untuk mengatasi dampak penurunan daya beli masyarakat.
Ia menyoroti bahwa situasi ini membuka peluang bagi pelanggaran hak-hak konsumen, seperti produk tidak sesuai standar dan praktik perdagangan tidak adil.
“Dalam situasi ekonomi sulit, konsumen sering kali menjadi pihak yang paling rentan. Untuk itu, perlindungan terhadap mereka harus menjadi prioritas nasional,” ujar Affandi, Senin (18/11).
Affandi juga mengapresiasi langkah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI) dalam menjalankan mandatnya untuk menjaga kepentingan konsumen.
Ia mendorong lembaga tersebut untuk memperkuat fungsi pengawasan, edukasi, dan advokasi.
“BPKN harus terus meningkatkan peran strategisnya dalam memastikan konsumen mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar, khususnya di sektor-sektor seperti pangan dan kesehatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi antara BPKN, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Kolaborasi antar pihak ini adalah kunci untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif dan efisien. Pelaku usaha harus memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis yang etis, sementara konsumen perlu diberdayakan melalui edukasi agar dapat memahami hak-haknya,” tambah Affandi.
