2. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (2) memungkinkan penghentian penuntutan jika pelaku dan korban mencapai kesepakatan damai. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan, asalkan kerugian telah diperbaiki.
3. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 202, Peraturan ini mendorong polisi untuk menangani kasus pidana ringan dengan pendekatan restorative justice. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa langkah ini bertujuan menciptakan perdamaian sebelum kasus berlanjut ke proses hukum lebih lanjut.
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, Peraturan ini memberikan panduan bagi hakim untuk memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban sebagai bagian dari sistem peradilan yang restoratif.
Affandi Affan lalu mengutip pendapat ahli tentang Restorative Justice ini.
Prof. Muladi dalam bukunya “Restorative Justice: Sebuah Perspektif Hukum Progresif” menyebutkan bahwa pendekatan ini adalah solusi humanis yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial.
Ia menjelaskan bahwa restorative justice membantu mengurangi tekanan pada sistem peradilan sekaligus menciptakan harmoni sosial.
Komentari tentang post ini