JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah meminta pemerintah memberikan tambahan anggaran yang lebih memadai, khususnya kepada aparat gabungan keamanan (TNI, dan Polri) yang bertugas menjalankan penegakkan ketertiban dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Sebab tanpa peningkatan anggaran operasional maka kegiatan PPKM tidak akan berjalan dengan optimal.
Menurutnya, kegiatan PPKM ini tidak hanya penutupan sejumlah ruas jalan utama di masing masing kota/kabupaten, tetapi juga berbagai operasi penertiban diberbagai tempat umum seperti pasar, rumah makan, taman kota, hingga ke perkampungan.
“Saya kira, langkah ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat patuh untuk tetap tinggal dirumah bagi mereka yang tidak menjalankan tugas dari sektor esensial dan turunannya,” ujar Said di Jakarta, Rabu (14/7).
Karena itu terang Said, guna mendukung kegiatan PPKM ini maka aparat gabungan TNI-Polri, BKKBN dan petugas kesehatan dapat jemput bola melakukan vaksinasi di kampung kampung dan perumahan, bekerjasama dengan pemuka masyarakat, dan RT/RW.
Upaya ini untuk memecah konsentrasi vaksinasi massal yang terpusat hanya dibeberapa titik.
Apalagi, kegiatan vaksinasi massal seperti itu rentan untuk menimbulkan penularan barus covid 19 secara lebih massif dengan kemungkinan banyaknya OTG menjadi spreader.
