Pemerintah perlu memperhatikan Bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Prakerja. Ada potensi penyaluran bansos dan subsidi pada 2023 akan mengulangi masalah yang terjadi pada tahun ini.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih belum optimal dengan ditemukannya data ganda dan data belum diperbaharui. “Di tengah kondisi perekonomian ke depannya yang diprediksi akan bergejolak, diharapkan berbagai program ini dapat menjadi bantalan untuk banyak pihak yang terkena dampak dari ketidakstabilan perekonomian pada tahun 2023,” ujarnya.
Sinkronisasi Data
Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menekankan pemerintah seharusnya menyelesaikan soal data terlebih dahulu agar bisa meningkatkan koordinasi dan sinergi dari semua pihak, serta mengorkestrasi kebijakan ekonomi. “Pertama ya data dulu. Sinkronisasi data dulu yang paling utama,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga patut mencari pasar baru bagi industri dalam negeri yang berorientasi ekspor. Pasalnya, resesi global diakibatkan kenaikan inflasi beberapa negara tujuan ekspor tengah seperti Amerika dan Inggris, bahkan ada yang hiper-inflasi seperti Argentina dan Turki. “Ini bisa diantisipasi sebenarnya. Pemerintah mencari pasar baru untuk industri berorientasi ekspor ini,” ungkapnya.
