Dengan sistem itu, tax amnesty tidak berlaku lagi.
“Waktunya tidak lama. Makanya segera disahkan supaya ada hasilnya,” ujar AH.
Meski mendukung kehadiran UU tersebut, AH tetap mengingatkan agar pembahasannya harus dilakukan secara mendalam, komprehensif dan terbuka.
Pembahasan harus melibatkan semua pihak seperti para praktisi, kalangan kampus, pakar hukum, perbankan dan masyarakat umum.
Hal itu supaya mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
Tujuan lain agar meminimalkan potensi diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).
Jika sampai dibawa ke MK dan hasilnya kalah atau dibatalkan MK, akan memberikan sejumlah implikasi.
Misalnya, para pembayar pajak yang sudah mendeklarasikan diri akan membayar utangnya, akan ketakutan, bahkan melarikan diri karena mereka akhirnya diketahui publik bahwa selama ini mereka tidak membayar pajak.
Padahal jika ada UU Tax Amnesty, mereka punya jaminan tidak dikejar oleh negara karena sudah menyatakan kesediaan untuk membayar utang mereka yang terjadi selama ini.
“Dengan dibatalkan UU Tax Amnesty, mereka tidak bisa diputihkan atau diberi pengampunan. Malah menjadikan mereka sebagai deretan orang yang selama ini tidak membayar pajak. Ini tentu merusak reputasi mereka yang selama ini tidak diketahui publik. Jadi perlu dibahas dengan melibatkan semua pihak supaya didukung penuh,” saran AH.
Saat ditanya berapa besaran tax amnesty yang diberikan, AH yang saat ini masih menjabat Ketua Dewan Pembina Persatuan Insyinur Indonesia (PII) mengemukakan enam bulan pertama sampai Desember 2016 sebesar 2 persen.
Enam bulan berikutnya yaitu Januari hingga Juni 2017, tax amnesty sebesar sebesar 4 persen. Sementara Juli hingga Desember 2017 sebesar 6 persen.
Sementara terkait target yang bisa diterima dengan adanya UU tersebut, AH menegaskan harus pada angka realistis. Angkanya bisa Rp 30-40 triliun untuk tahun 2016.
“Untuk tahun 2017, nanti dibahas di APBN berikutnya. Tahun pertama ini harus realistis aja,” tutup AH.
