“Proses pengadaan bisa melalui beberapa opsi, seperti lelang, penunjukan langsung, atau lewat e-katalog. Nantinya, dinas pendidikan atau dinas lain yang telah disepakati akan menjadi pelaksana dari program ini bersama para stakeholder terkait,” jelasnya.
Selain itu, Anan menegaskan bahwa GRIB Jaya mendukung penuh program makan bergizi gratis yang bertujuan mencerdaskan generasi muda dan menurunkan angka stunting di Indonesia.
“Program ini harus benar-benar dikawal dan dibuatkan instrumen pengadaan yang tepat, karena rawan kebocoran jika tidak diawasi dengan baik,” tambahnya.
Anan juga menyarankan agar pemerintah Prabowo-Gibran melibatkan sebanyak mungkin UMKM dalam pelaksanaan program, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta untuk menambah sumber anggaran.
Menurutnya, APBN 2025 terbatas ruang fiskalnya karena dari Rp 3.600 triliun, sekitar Rp 1.000 triliun dialokasikan untuk pembayaran utang dan cicilan.
“Anggaran Rp 73 triliun ini bisa mengerahkan sektor UMKM di daerah, sehingga pelaku usaha kecil dan menengah dapat terlibat dalam program makan siang gratis ini,” pungkas Anan.
