BANYUWANGI-Ratusan ribu pegawai honoret K2 hingga kini nasibnya belum jelas, alias terkatung-katung tanpa kejelasan dari pemerintah. Tentu saja, hal ini sangat memprihatikan. Karena negara terkesan tidak hadir dalam memperjuangkan nasib rakyat.
“Negara berkewajiban untuk memberikan penghargaan yang pantas bagi para pegawai honorer yang telah mewakafkan dirinya selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk mengabdi kepada negara,” kata anggota Komisi X DPR Anas Tahir disela-sela kegiatan “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diseleggarakan di Pesantren Darussholah Wringin Putih, Muncar Banyuwangi, Senin (4/6/2018).
Lebih jauh kata anggota Fraksi PPP, pemerintah bersama DPR terlalu lama berdebat, berdiskusi, berdialog untuk merespons aspirasi pegawai honorer K2 yang ingin segera diangkat menjadi PNS. Tapi sejauh ini masih berputar-putar di sekitar wanana mencari solusi tanpa eksekusi.
“Sementara 348 ribu pegawai honorer terus menunggu sambil harus tetap mempertahankan kesinambungan hidupnya dari hari ke hari bersama keluarga dengan honor yang jauh dari layak,” tambahnya lagi.
Untuk itu, lanjut anggota Fraksi MPR PPP, pihaknya mendesak perlu segera diambil langkah cepat yang secara hukum dapat dibenarkan agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut dan jadi konsumsi politik di tahun politik.
