Padahal, kata Rieke, seharusnya BPJS Kesehatan harus mengkover warga yang hidupnya berpendapatan di bawah atau sama dengan upah minum perkotaan/kabupaten. “Seharusnya ada definisi baru terhadap kategori miskin dan tidak mampu. Apakah kalau rumahnya berlantai semen sudah mampu membiayai cuci darah, misalnya?” kritiknya. **cea
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
Komentari tentang post ini