JAKARTA-Pemangkasan anggaran dilakukan pemerintah semata-mata agar memberi keyakinan kepada para investor. Karena investor membutuhkan kepastian berusaha di Indonesia. “Jangan sampai memberikan harapan palsu. Presiden Jokowi kelihatannya lebih baik sakit di depan, namun ke belakangnya aman,” kata Pakar ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya dalam dialektika demokrasi “Inpres Penghematan Anggaran Jokowi Melanggar UU?” bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan pakar tata negara Universitas Al-Azhar Jakarta Rahmat Bagdja di Jakarta, Kamis (8/9/2016).
Diakui Berly, ekspektasi pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dalam APBN 2016. Sementara target penerimaan negara diyakini tak tercapai. Karena itu ketimbang menimbulkan masalah pada akhir tahun, maka anggaran itu dipotong.
Menyinggung soal Inpres pemotongan anggaran, kata staf pengajar FEUI, tidak ada kata pemotongan anggaran dalam Inpres tersebut. “Dalam Inpres itu ditegaskan soal penghematan anggaran, bukan pemotongan,” tegasnya.
Lebih jauh kata Berly, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sama dengan yang dilakukan oleh Presiden SBY, yang juga mengeluarkan Inpres dalam pemotongan anggaran. “Struktur, batang tubuh dan legal standing yang dibuat itu mirip dengan Inpres yang dikeluarkan SBY saat itu, tinggal mengubah angka-angkanya saja,” tuturnya.
Komentari tentang post ini