SURABAYA-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapatkan anggaran Rp 3 miliar untuk kelanjutan program menutup dan merelokasi para penggiat bisnis prostitusi di kota pahlawan.
Sayangnya banyak pihak yang mempertanyakan kucuran anggaran tersebut.
Hal ini beralasan, karena dana operasional yang digunakan Pemkot Surabaya untuk merelokasi para mucikari dan Pekerja Seks Komersial (PSK) meningkat drastis.
Pada tahun 2012 lalu, anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 2 miliar, dan pada tahun 2013 ini meningkat 50 persen menjadi Rp 3 miliar.
Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Sudirjo.
“Selama ini penggunaan anggaran untuk masalah itu tergolong pemborosan dan tak maksimal,” ungkap dia Minggu (3/3).
Dirinya juga memaparkan, berdasarkan catatan DPRD Surabaya, anggaran untuk penutupan lokalisasi pada 2013 ini cukup banyak.
Anggaran tersebut juga digunakan untuk pemberdayaan para Muncikari dan PSK. “Itu yang kami lihat, tapi semoga saja ada manfaatnya,” papar dia.
Rencananya anggaran tersebut akan dialokasikan Pemkot Surabaya dibeberapa lokalisasi, antara lain lokalosasi Tambak Asri sekitar Rp 2,022 miliar, lokalisasi Klakahrejo sekitar Rp 1,307 miliar, dan lokalisasi Sememi sekitar Rp 800 juta.
Sementara itu, beberapa hari yang lalu, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, jika saat ini Pemkot surabaya sedang dalam proses persiapan penutupan tiga lokalisasi tersebut.
Salah satunya adalah mempersiapkan para penghuni untuk bisa berwirausaha dan memiliki ketrampilan, jika nanti lokalisasi ditutup.
“Jika penutupan telah dilakukan maka penghuni dan mucikari sudah mendapat pekerjaan lain yang lebih baik dan mereka tentu tidak akan kembali ke lokalisasi,” kata dia.
Dirinya menambahkan, jika Pemkot Surabaya akan membangun pasar dan sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) di dekat lokalisasi yang akan ditutup tahun 2013.
