Anggota BPK Harus Mampu Ubah Paradigma Audit

JAKARTA-Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha mengatakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mampu merubah paradigma audit yang selama ini  hanya fokus mengaudit belanja negara dengan mengabaikan audit sumber penerimaan negara  pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski tidak mudah, melakukan audit terhadap penerimaan negara sangat penting untuk mengetahui potensi sesungguhnya penerimaan negara. “Harus ada teroboson audit dari sisi penerimaan, sisi pendapatan. Dengan demikian, kita pastikan potensi penerimaan negara itu, ya itu juga yang masuk ke negara,” ujarnya di Jakarta, Rabu (10/9).
Dia mengaku, upaya mengaudit sumber penerimaan negara ini memang tidak mudah. Untuk itu, aparat BPK dituntut memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam  melakukan audit keuangan negara secara makro, termasuk soal transfer pricing ini. Kendati berat, pola ini harus menjadi terobosan anggota BPK.
Apalagi di negera lain, auditor negaranya juga melakukan audit terhadap semua aktifitas ekonomi sebuah negara.“Audit penerimaan negara ini berat. Untuk audit APBN saja belum maksimal. Tetapi, saya sangat mendukung sekali kalau ada calon BPK yang berkomitmen melakukan audit transfer pricing yang melibatkan pihak asing,” ujarnya.
Sebelumnya, calon anggota BPK Sadar Subagyo mengusulkan agar aplikasi prinsip sistem penjaminan mutu dapat diterapkan di bisnis process BPK guna membantu meningkatkan potensi penerimaan pajak, karena BPK dapat meminimkan praktek-praktek transfer pricing.  Hingga saat ini, disinyalir praktek transfer pricing masih marak terjadi. Akibatnya, negara dirugikan triliunan rupiah karena praktek transfer pricing perusahaan asing di Indonesia. “Dengan penerapan sistem penjamin mutu ini sangat positif membantu peningkatan potensi penerimaan pajak. Selama ini, potensi penerimaan pajak belum digali secara maksimal,” jelasnya.
Eugenia mendukung penuh reformasi tata cara audit di BPK dengan melakukan audit transfer pricing ini, terlepas keterbatasan tenaga audit. “Saya kira, soal audit transfer pricing ini harus digarap dan menjadi pekerjaan rumah bagi BPK nanti,” tegasnya.
Karena itu, dia berharap anggota BPK terpilih harus memiliki kemampuan memahami administrasi keuangan negara. Artinya,  anggota BPK harus background keuangan. Ini sangat penting karena tugas BPK itu memeriksa keuangan dari Kementrian dan Lembaga. Sehingga anggota BPK terpilih disyaratkan memiliki pengetahuan keuangan yang memadai. Tetapi, latar belakang keuangan saja tidak cukup  menjamin kualitas hasil audit. “Justru saya banyak juga mengenal orang-orang yang bergerak dibidang keuangan yang mempunyai ketarampilan memanipulasi laporan keuangan,” jelasnya.
Oleh karena itu, jelasnya orang-orang ini harus dihindari dan jangan sampai terpilih menjadi anggota BPK. “Para akuntan ini sering memanipulasi keuangan negara. Jangan sampai orang-orang yang manipulatif ini terpilih menjadi anggota BPK. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Terkait dengan munculnya sejumlah nama politisi di daftar calon anggota BPK, Eugenia mengaku tidak mempersoalkan latar belakang politisi atau bukan. Yang terpenting, calon anggota BPK mempunyai komitmen independen setelah terpilih menjadi anggota BPK.”Dia harus mau melepaskan diri dari struktur partai. Tidak boleh berbicara atas nama partai dan harus putus hubungan dengan partai. Itu nggak apa-apa. Tetapi, kalau tidak ada ketegasan sikap untuk putus hubungan dengan partai maka sebaiknya, pilih calon yang independen saja,” pungkasnya. (ek)