Menurut Ketua DPD PAN Mabar ini, semestinya tugas promosi spot wisata ini tidak hanya dilakukan oleh BPOLBF.
Pemerintah daerah juga didorong untuk memiliki strategi promosi yang suistanable.
“Di tengah wacana pembatasan pengunjung ke TNK, pemerintah daerah didorong untuk lebih gencar mempromosikan destinasi-destinasi yang kewenangannya, khususnya pengembangan wisata darat, baik wisata alam, budaya, maupun kuliner,” tambahnya. .
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Selama ini, DPRD selalu mendorong Pemda untuk memperkuat kolaborasi dengan para pelaku pariwisata.
Caranya dengan memperkuat posisi para pelaku pariwisata lokal dalam upaya promosi, melalui pemberian insentif bagi mereka yang banyak mempromosikan destinasi-destinasi di luar TNK kepada wisatawan.
Halaman :
