JAKARTA – Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) yang beranggotakan 4 konfederasi serikat pekerja, 63 federasi serikat pekerja tingkat nasional, 9 organisasi kerakyatan, dan Partai Buruh di 38 provinsi mengkritisi dan menolak data angka kemiskinan 2025 di Indonesia.
Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal menilai pengukuran data dan metodologi angka kemiskinan 2025 yang disajikan BPS sudah usang dan tidak sesuai perkembangan zaman.
Bahkan bertentangan dengan metodologi perhitungan angka kemiskinan oleh lembaga internasional.
Dengan demikian, pernyataan BPS yang menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia pada Juni 2025 menurun dibandingkan tahun sebelumnya adalah bias, tidak mencerminkan kenyataan di lapangan, dan lebih banyak bersifat politis.
Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Said Iqbal berdasarkan analisa data kemiskinan yang dilakukan Litbang KSP-PB sebagai berikut:
Pertama, perhitungan angka kemiskinan oleh BPS tidak menggunakan metodologi angka kemiskinan yang diterapkan oleh lembaga internasional.
BPS katanya masih menyajikan metodologi dengan kondisi negara Indonesia berada di kelompok negara berpenghasilan rendah (low-income country).
Padahal saat ini Indonesia oleh lembaga internasional sudah ditempatkan sebagai negara berpenghasilan menengah level atas (upper-middle-income country).
