Ini berarti dengan jumlah PHK yang meningkat, akan meningkat pula angka kemiskinan, tetapi anehnya BPS melansir angka kemiskinan menurun.
Bahkan data BPS sendiri di bulan Juni 2025 melansir angka PHK meningkat 32% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.
Seharusnya angka kemiskinan pun meningkat di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Data angka kemiskinan BPS ini ditolak oleh kalangan buruh dan Partai Buruh.
Bahkan Litbang KSP-PB mencatat telah terjadi PHK di PT MKM di Tegal sebanyak 600-an orang, dan di beberapa perusahaan tekstil garmen di Jawa kembali akan melakukan PHK besar-besaran termasuk akibat dampak tarif Trump.
Bahkan ratusan pegawai toko di mal-mal besar sudah di-PHK karena daya beli masyarakat yang menurun, yang dikenal dengan istilah “Rojali” dan “Rohana”.
Sementara itu, data yang dilansir Apindo menyebutkan bahwa 50% responden perusahaan yang diteliti mereka sudah dan sedang melakukan PHK.
Oleh karena itu, melihat gejala angka kemiskinan yang makin meningkat dan PHK yang masih bergelombang, maka Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB) merencanakan menggelar aksi besar-besaran serempak di 38 provinsi, antara lain di Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Jogja, Denpasar, Gorontalo, Banjarmasin, Medan, Bandar Lampung, dan lain-lain.
