Beberapa di antaranya tinggal di Labuan Bajo dan menyeberang laut ke pulau untuk mengajar. Ketika cuaca buruk, mereka tidak bisa datang, dan sekolah terpaksa diliburkan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan kualitas belajar.
Upaya pemerintah sebenarnya ada, tetapi belum menyentuh akar masalah. Pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas memang mendatangkan banyak proyek infrastruktur, tetapi sebagian besar berfokus pada kawasan kota.
Jalan menuju hotel dibeton, dermaga diperluas, bandara diperindah.
Namun, di desa-desa seperti Nampar dan Longos, jalan menuju sekolah masih berupa tanah becek.
Ketimpangan ini mempertegas paradoks pembangunan: kita membangun pariwisata kelas dunia, tapi pendidikan dasar di kampung sendiri masih berjalan di lumpur.
Program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) memang sedikit membantu, tapi tidak cukup. Banyak keluarga mengaku bantuan itu hanya menutupi sebagian kecil biaya.
Untuk membeli sepatu, seragam, dan alat tulis, orang tua tetap harus mengeluarkan uang sendiri. Jika ada dua atau tiga anak bersekolah sekaligus, pengeluaran itu terasa berat. Akibatnya, anak tertua biasanya dikorbankan agar bisa membantu mencari uang.
Kondisi geografis Boleng seharusnya mendorong pemerintah menerapkan model pendidikan yang lebih fleksibel.
