Anies Baswedan Harus Diimpeach

Oleh: Petrus Salestinus Badai banjir dan banjir bandang yang melanda Ibukota Jakarta pada malam Tahun Baru 2019-2020, bisa jadi akan menjadi puncak kemarahan publik terhadap kepemimpinan Anies Baswedan bahkan menjadi mimpi buruk bagi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2023. Karena kemarahan publik akan berbuah melahirkan krisis kepercayaan publik yang meluas yang akan berakhir dengan gerakan memgimpeach atau mempermakzulkan Anies Baswedan dari kursi Gubernur DKI Jakarta melalui Pernyataan Pendapat atau Hak Angket DPRD DKI Jakarta. Mengapa mengimpeach atau memakzulkan Anies Baswedan, karena meskipun sudah 2 (dua) tahun memimpin DKI Jakarta, namun Anies Baswedan gagal total mengatasi masalah banjir. Gubernur hasil jual ayat ini juga gagal mengantisipasi dan mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan oleh banjir akibat curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu seperti Desember dan Januari datnya. Publik sudah mulai gerah dan kehilangan kesabaran untuk menunggu sampai 2023, karena persoalan ketidakbecusan Anies Baswedan dalam mengelola Pemerintahan DKI Jakarta tidak bisa ditutupi lagi. Kasus munculnya angggaran siluman yang ditemukan oleh DPRD DKI Jakarta meski kemudian dikoreksi, menjadi pertanda publik mampu melihat ada kong kalingkong antara Eksekutif dan beberapa anggota DPRD DKI dalam mempermainkan uang rakyat. Jika dihubungkan dengan kebijakan Anies melakukan pemangkasan anggaran Pemda DKI Jakarta tahun 2018 untuk penangulangan banjir Rp. 242 miliar, memotong anggaran pengendalian banjir sebesar Rp. 500 miliar tahun 2019 untuk pembebasan lahan waduk dan kali dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 850 miliar hanya dialokasikan sebesar Rp. 350 miliar, maka kebijakan pemangkasan anggaran ini jelas merupakan Perbauatan Melanggar Hukum yang merugikan negara dan rakyat yaitu warga DKI Jakarta. Sebab, seluruh aktifitas ekonomi, sosial dan politik Negara dan Warga Masyarakat di Ibukota tergangu, kerusakan jalan dan fasilitas umum lainnya secara masif jelas melahirkan stagnasi sehingga melahirkan beban biaya baru yang harus ditangung negara akibat Anies Baswedan salah urus Jakarta. Kebijakan memangkas Anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui Perda meski dibungkus dengan norma-norma tertentu, akan tetapi perbuatan membelokan anggaran yang sudah ditetapkan untuk hal-hal yang strategis seperti penanggulangan banjir dan akibatnya, kepada kegiatan lain, maka tindakan demikian jelas merupakan penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perda APBD. Hal itu berarti melahirkan kebijakan yang bertentangan dengan hukum terutama ketentuan pasal 34 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang harus ditaati oleh semua pejabat Pemerintah. Ketentuan pasal 37 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Menteri atau Pimpinan Lembaga atau Gubernur atau Bupati atau Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU Tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang. Selain dipidana sebagaimana diancam dengan UU Keuangan Negara maka Gubernur juga dapat diberhentikan berdasarkan ketentuan UU No 23 Tahun 2014 Pasal 76 dan 78, bila melakukan sejumlah pelanggaran. Pelanggaran dimaksud misalnya: a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan hukum; atau b. membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan warga negara atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan hukum; atau d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin; atau e. melakukan KKN serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; atau g. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; Atas alasan-alasan konstitusionalitas kewenangan DPRD dan Hak Publik, maka sudah saatnya dan cukup beralasan sekarang ini juga Gubernur Anies Baswedan diproses PEMBERHENTIANNYA. Hal ini bisa melalui penggunaan Hak Angket DPRD DKI menuju kepada proses permakzulan atau impeach dimana dukungan politik dari Partai Politik dan dukungan publik untuk mendapatkan legitimasi publik sangat besar ditengah krisis kepercayaan publik yang semakin meluas hari demi hari terhadap kepemimpinan Anies Baswedan sebagaimana dapat dilihat kritik-kritik dan protes masyarakat dalam pemberitan media dan medsos. Penulis adalah Koordinator TPDI dan ADVOKAT PERADI di Jakarta

Kematian YBS dan Gestur Politik Murahan Bupati Sikka

Menguji Kesetaraan Kompetisi dalam Pemilu

Terkepung Genangan, Operasional dan Sarfas Pertamina Aman

Jokowi: Bersihkan Bursa Dari Praktek Goreng Menggoreng Saham

Berita Terkait

Panggilan Menjaga Kedaulatan Rakyat

Menguji Kesetaraan Kompetisi dalam Pemilu

Kematian YBS dan Gestur Politik Murahan Bupati Sikka

Menguji Kesetaraan Kompetisi dalam Pemilu

Presiden Perlu Pimpin Perbaikan Sektor Keuangan dan Fiskal

Paradigma Baru Pembuktian Hukum Pemilu

Jokowi: Bersihkan Bursa Dari Praktek Goreng Menggoreng Saham

Ini 14 SPBU Pertamina yang Hentikan Layanan Sementara

Pertamina Pastikan Distribusi BBM dan LPG Aman

Berita Populer

Kematian YBS dan Gestur Politik Murahan Bupati Sikka

Turun 0,07%, IHSG Pagi Ini ke 7.929,744 Terbebani Saham BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, TLKM dan UNVR

Solider dengan Mgr Paskalis, Umat Katolik Tuntut Transparansi Lewat Aksi Seribu Lilin

Luncurkan GMA Affiliate Mega Pro, Gus Choi: Bisnis Gotong Royong Untuk Mencapai Kesejahteraan

Puradelta Lestari (DMAS) Catat Marketing Sales Rp1,6 Triliun pada 2025

Opini

3 Jam Diskusi Panas di Bekasi: Komitmen Nyata Lawan Narkoba, Bullying, Pendidikan

Pelindo Labuan Bajo Sub Regional Bali Nusra dan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Sinergi Perkuat Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

IHSG Ditutup Turun 0,64% ke 8.212,271, Bareng Bursa Asia

Deklarasi Kepengurusan DPD GMNI DKI Jakarta Periode 2026–2028: Komitmen Persatuan dan Penguatan Marwah Organisasi

IHSG Sesi Turun 0,57% ke 8.218,566 Dipicu Saham Perbankan

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda

Anies Baswedan Harus Diimpeach

BacaJuga :

Terkepung Genangan, Operasional dan Sarfas Pertamina Aman

Jokowi: Bersihkan Bursa Dari Praktek Goreng Menggoreng Saham

Berita Terkait

Berita Populer

Opini

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda