JAKARTA-Pemerintah perlu mengantisipasi gejolak sosial di daerah apabila sejumlah kepala daerah di tingkat provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota menolak kenaikan harga bahn bakar minyak (BBM). Alasannya, sudah ada sejumlah kepala daerah dari partai yang menolak kebijakan pemerintah tersebut.
“Bagaimana dampak di daerah-daerah atas kebijakan itu. Ini harus diantasipasi, karena ada resistensi di daerah. Bahwa ini akan menimbulkan gejolak tentang apa yang akan terjadi di daerah. Kepala daerah yang tidak satu dalam koalisi partai dengan pemerintah di pusat, telah menegaskan ketidaksetujuannya,” kata pengamat politik Siti Zuhro di Jakarta, Rabu (19/6) kemarin.
Menurut Siti, gejala ini yang harus bisa diendus pemerintah pasca rapat paripurna DPR menyetujui APBN Perubahan 2013 yang membuka pintu bagi pemerintah menaikkan harga BBM. “Jadi harus bisa menangkap semua kemungkinan negatif,” imbuhnya.
Menurut Siti Zuhro, persetujuan kenaikan harga BBM telah menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) masyarakat di daerah kepada pemerintan pusat dan politisi partai politik di DPR. “Ini yang menurut saya, yang telah membuat keadaan yang terjadi di pusat telah memberi pengaruh negatif di daerah,” ujarnya.
