Anwar Usman Harus Mundur Dari MK

Oleh: Edi Danggur, S.H., MM., MH.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“MKMK”) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua MK Anwar Usman (“AU”) tanggal 23 Oktober 2023 telah memeriksa, mengadili dan memutus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang dilaporkan oleh Denny Indrayana dkk terhadap dirinya sendirinya (AU) sebagai Hakim Terlapor.

Perilaku AU telah dinilai berdasarkan keharusan-keharusan etis sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Dari bukti-bukti surat, keterangan saksi dan ahli, MKMK menyimpulkan AU terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan serangkaian pelanggaran berat. Maka amar putusan butir 1 Putusan MKMK pun berbunyi: “Menyatakan Hakim Terlapor (AU) terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan”.

Atas pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh AU tersebut, maka amar 2 Putusan MKMK berbunyi: “Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor (AU)”. Masyarakat dari kalangan kampus, praktisi hukum sampai mantan Hakim Konstitusi pun mengajukan protes atas sanksi ini.

Dimana letak masalahnya sehingga putusan MKMK itu menjadi sumber kontroversi baru di tengah masyarakat?

MKMK Memutus Manasuka

Diakui sendiri oleh MKMK dalam pertimbangan putusannya bahwa tidak cukup MKMK menemukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Tetapi MKMK harus pula dapat menerapkan sanksi yang tepat dan sepadan dengan pelanggaran berat yang terbukti telah dilakukan oleh AU.

Sanksi yang tepat dan sepadan itu sangat penting jika mengacu pada filosofi pengenaan sanksi.

Pertama, sanksi diperlukan sebagai upaya mengembalikan keseimbangan tatanan dalam masyarakat yang rusak akibat pelanggaran etika yang dilakukan AU (restitutio integrum).

Kedua, sanksi diberikan sebagai peringatan bagi AU agar tidak melakukan pelanggaran yang sama di masa depan.

Ketiga, menjadi pelajaran bagi masyarakat luas, jangan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan sendiri atau keluarga dan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara, jangan bertindak nepotis.

Mengacu pada filosofi pemberian sanksi seperti di atas, maka MKMK tentu tidak boleh menjatuhkan sanksi secara manasuka atau arbitrer. Tetapi harus nemenuhi ketentuan dalam Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41, hanya ada 3 (tiga) tingkatan sanksi atas pelanggaran, yaitu: (a) Teguran lisan; (b) Teguran Tertulis; dan (c) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi.

Penerapan atas ketiga jenis sanksi tersebut harus sesuai dengan berat-ringannya pelanggaran. Jika pelanggarannya ringan, maka diberikan sanksi berupa teguran lisan.

Jika melakukan pelanggaran sedang maka diberi sanksi teguran tertulis. Sedangkan kalau AU melakukan pelanggaran berat maka harus diberikan sanksi yang berat pula yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi.

Apakah penerapan sanksi oleh MKMK terhadap AU sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan MK No. 1 Tahun 2023 tentang MKMK?

Menurut Penulis, MKMK telah salah menjatuhkan sanksi, setidak-setidaknya karena dua alasan berikut ini:

Pertama, kesimpulan MKMK atas pelanggaran yang dilakukan AU tidak sesuai dengan formula sanksi yang harus diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan MK No.1 Tahun 2023. Sebab seharusnya ketika MKMK menyimpulkan bahwa AU telah melakukan pelanggaran berat maka seharusnya MKMK menerapkan sanksi yang sepadan atau sanksi yang paling berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat terhadap AU sebagai Hakim Konstitusi.

Yang terjadi, MKMK seolah-olah membuat “karangan bebas” dengan menerapkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi terhadap AU, dimana sanksi jenis ini tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Peraturan MK No.1 Tahun 2023 tentang MKMK.

Kedua, pengenaan sanksi terhadap AU seharusnya mengikuti pola yang sudah diatur dalam Pasal 47 Peraturan MK No.1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa dalam hal Hakim Terlapor atau Hakim Terduga, menurut Majelis Kehormatan, terbukti melakukan pelanggaran berat, Majelis Kehormatan menyatakan: (a) Hakim Terlapor Terbukti melakukan pelanggaran berat; dan (b) Menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Huruf a dan b pada Pasal 47 tersebut merupakan satu kesatuan pola penerapan sanksi yang tidak dapat dipisah-pisah.

Amar Putusan MKMK dalam kasus AU jelas tidak memenuhi formula seperti diatur dalam Pasal 47 tersebut. Sebab seharusnya ketika amar putusan butir 1 MKMK menyatakan Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, maka pada amar putusan butir 2 seharusnya diikuti dengan rumusan: menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap AU sebagai Hakim Konstitusi.

Patut disimak pendapat berbeda (dissenting opinion) yang diajukan oleh Bintan R. Saragih, anggota Majelis Kehormatan lainnya: “… karena AU terbukti melakukan pelanggaran berat maka sanksi terhadap “pelanggaran berat” hanya “pemberhentian tidak dengan hormat” dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan MK Mo.1 Tahun 2023 tentang MKMK”.

Cacat Etika dan Perilaku

Pemberian sanksi dalam Putusan MKMK tersebut di atas terbukti tidak mempunyai dasar hukumnya.

Praktis, putusan yang sama mengandung ketidakpastian hukum.

Gustav Radbruch, seorang ahli hukum dari Jerman mengatakan salah satu unsur penegakan hukum dan etika adalah kepastian hukum (rechtssicherheit).

Apa kata hukumnya, itu yang harus ditegakkan. Itu berarti setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum yang sama dalam hal terjadi peristiwa konkret.

Hukum sudah mengatur bahwa Hakim Konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran berat harus diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi.

Sanksi itulah yang harus dijatuhkan terhadap AU demi mewujudkan kepastian hukum. MKMK tidak perlu menciptakan formula hukum baru dalam menerapkan sanksi.

Tidak diterapkannya sanksi secara konsisten atau tidak sepadan dengan pelanggaran berat sebagaimana telah dilakukan oleh AU, justru semakin menjatuhkan reputasi MK dan AU itu sendiri.

Upaya MKMK meringankan sanksi bagi AU tidak banyak membantu upaya penegakan hukum dan etika di ruang publik. Tetap tidak banyak membantu mengangkat citra dan kepercayaan masyarakat terhadap MK dan Hakim Konstitusi di dalamnya termasuk AU sendiri.

Sadar atau tidak, sudah ada cap negatif yang sudah tertanam pada diri AU yaitu cacat etika dan cacat perilaku sebagai Hakim Konstitusi.

Sebab MKMK sendiri sudah memutuskan AU terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Keberadaan AU sendiri di MK pun saat ini sebenarnya tidak ada gunanya lagi.

Apalah gunanya menjadi Hakim Konstitusi kalau seluruh kewenangan AU untuk ikut memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara di MK sudah dicabut oleh MKMK.

Pada butir 5 amar putusan MKMK, dengan tegas ada larangan: AU tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Penggunaan kata-kata: “… yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan” mempunyai makna yang sangat luas, termasuk permohonan pengujian undang-undang. Sebab, dalam pengujian undang-undang pun keterangan presiden/pemerintah perlu didengar. Sementara, Presiden Jokowi adalah ipar dari AU sehingga Pemohon dapat saja mengajukan keberatan atas dasar potensi timbulnya benturan kepentingan manakala AU ikut memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pengujian UU.

Keberadaan AU di MK pun pasti akan selalu penuh kontroversi karena alasan potensi benturan kepentingan tersebut. Hakim Konstitusi tanpa wewenang untuk menggunakan palu keadilan, tentu tidak ada gunanya.