Beberapa hal yang sangat menonjol di tahun 2019, menurut Menkeu, adalah: pertama, untuk dana anggaran bantuan sosial di dalam rangka untuk makin menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih di atas 9%, maka alokasi dana PKH (Program Keluarga Harapan) tahun 2019 dinaikkan dua kali lipat.
“Ini adalah sebetulnya untuk mengembalikan pengeluaran untuk kelompok miskin semenjak awal digulirkan PKH sebesar 17%. Kenaikan anggaran PKH adalah dari Rp19,3 triliun tahun 2018 menjadi Rp34,4 triliun, dua kali lipat untuk 10 juta kelompok miskin,” jelas Menkeu.
Kedua, pemerintah akan memulai adanya inisiatif mengembangkan kerangka pendanaan risiko bencana, baik yang berasal dari APBN maupun dalam skema transfer risiko bencana, melalui asuransi pertanian, asuransi nelayan, dan mulai tahun 2019 asuransi barang milik negara.
“Artinya. seluruh gedung-gedung milik pemerintah diasuransikan terhadap bencana alam,” ucap Menkeu.
Ditambahkan Menkeu, untuk tahun 2019 pemerintah juga memulai adanya pooling fund untuk menghadapi bencana, dan ini merupakan suatu anggaran awal untuk pola asuransi bencana bagi seluruh daerah di Indonesia.
“Untuk tahun 2019, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, maka dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam juga ditingkatkan,” ucap Menkeu.
Ketiga, untuk kementerian lembaga diharapkan terus fokus melakukan prinsip-prinsip tata kelola dan akuntabilitas di dalam membelanjakan dan efektivitas belanja di kementerian/lembaga sesuai dengan prioritas.
Keempat, untuk infrastruktur pembiayaan akan terus dikembangkan berbagai sumber pembiayaan termasuk creative financing yang tidak hanya berasal dari dana publil dan dari hutang.
Menkeu juga menjelaskan, untuk tahun 2019 dana transfer ke daerah dan Dana Desa mencapai Rp826,8 triliun, Dana Alokasi Khusus fisik naik cukup besar dari Rp69,3 triliun (2018) menjadi Rp77,2 triliun (2019. Dana Desa mengalami kenaikan dari Rp60 triliun menjadi Rp70 triliun, atau naik 16,6%. Dan untuk pertama kali akan dilakukan alokasi untuk Dana Kelurahan sebesar Rp3 triliun bagi 8,212 Kelurahan.
Menkeu berharap tahun 2019 akan merupakan tahun dimana pemerintah fokus untuk membelanjakan anggaran secara bersih, efisien, dan sesuai dengan tingkat output yang diharapkan.
