APBN Terjaga Sehat dan Kredibel, Dukung Stabilitas Ekonomi Tahun 2018

Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1.444,4 triliun (99,3 persen dari APBN 2018), atau 14,2 persen lebih tinggi dari realisasi tahun 2017. Realisasi tersebut meliputi Belanja K/L sebesar Rp836,2 triliun (98,7 persen dari APBN 2018), lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 yang mencapai 95,8 persen. Kinerja penyerapan belanja K/L tersebut antara lain dipengaruhi oleh (i) pelaksanaan beberapa agenda strategis seperti Pilkada serentak, Asian Games, Asian Para Games, dan Annual MeetingIMF-World Bank ; (ii) kegiatan terkait penanganan bencana yang terjadi pada tahun 2018; (iii) kebijakan pemberian THR dan kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L sejalan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan upaya menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara; (iv) penanganan defisit BPJS untuk memenuhi kewajiban pada rumah sakit yang telah melayani masyarakat; (v) penambahan alokasi PKH distribusi ke-3 bagi penerima manfaat baru; dan (vi) dukungan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, terdapat Belanja Non K/L sebesar Rp608,2 triliun (100,2 persen dari APBN tahun 2018), yang antara lain terdiri atas pembayaran bunga utang Rp258,1 triliun dan subsidi sebesar Rp216,8 triliun. Realisasi pembayaran bunga utang antara lain dipengaruhi depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sementara itu, realisasi subsidi energi mencapai 162,4 persen dari pagu APBN yang dipengaruhi oleh perubahan parameter asumsi Indonesia Crude Price dan nilai tukar, penyelesaian kurang bayar tahun sebelumnya, dan kebijakan penyesuaian subsidi tetap solar dari Rp500/liter menjadi Rp2.000/liter sebagai upaya menyerap risiko kenaikan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengendalikan tingkat inflasi.