Lebih lanjut, Hargens mengatakan Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan bahwa reformasi institusi kepolisian adalah agenda serius yang akan ditangani dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Menurut dia, PP yang akan diterbitkan bukan akhir dari proses reformasi, melainkan awal dari babak baru yang lebih terstruktur dan terukur. Keberhasilan implementasi PP ini akan sangat bergantung pada komitmen semua stakeholder untuk menjalankannya dengan penuh integritas dan akuntabilitas.
“Polemik Perpol 10/2025 dan respons pemerintah melalui penerbitan PP mengajarkan pelajaran berharga tentang pentingnya dialog, kepastian hukum, dan kepemimpinan yang berani. Ini adalah contoh konkret bagaimana sebuah negara demokratis menyelesaikan perbedaan pendapat melalui mekanisme hukum yang konstitusional, bukan melalui cara-cara yang berpotensi menimbulkan instabilitas. Masa depan reformasi Polri dan stabilitas hukum Indonesia sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk terus menjaga dialog konstruktif dan komitmen pada supremasi hukum,” pungkas Hargens.
