“Sementara pabrik yang ada milik BUMN dengan banyaknya stakeholder terlibat dan masyarakat yang bekerja di dalamnya malah nasibnya di abaikan dan kita berjuang dari dulu untuk petani. Mana ada DPRD membela petani sampai ke istana yang ada menonton,” sambungnya.
Edy memandang bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar karena pada posisi dan versinya masing- masing.
“Namun kami adalah petani dan pabrik, ibaratnya seperti ikan dan air yang perlu perlindungan untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, saling membutuhkan bukan untuk tipu menipu. Wakil rakyat tempat kita mengadu namun bukan hak kami memaksa mereka untuk membela kami, saat menjabat mungkin mereka tidak butuh dengan rakyat,” pungkasnya. ***
Scroll untuk lanjutkan membaca.
Halaman :
