Untuk itu dalam rapat-rapat di DPR seharusnya dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
Tidak cukup diwakili oleh Menteri Keuangan RI.
Namun, antar fraksi masih terjadi tarik-menarik.
“Kalau tidak ada menteri, maka DPR RI lemah dalam pengawasan BUMN itu,” ujarnya.
Menyinggung soal TPP (Trans Pasific Patnership), DPR kata Hekal, sudah lama mengingatkan agar dikaji lebih cermat dan hati-hati.
Sebab, ketika masuk MEA (masyarakat ekonomi Asean) saja, sampai hari ini belum ada laporannya tentang sejauh mana manfaatnya MEA bagi Indonesia.
“Kalau masuk TPP akan merugikan Indonesia, sebaiknya dipelajari dulu sampai kita siap,” pungkasnya.
Yang pasti kata Ichsanuddin, kalau masuk TPP peran BUMN akan makin terpinggirkan dalam persaingan global.
Soal batubara misalnya di Kalimantan Timur, dan emas di Banyuawangi, yang digugat bukan bupatinya melainkan negara.
“Itu sudah tercermin dalam perdebatan capres Hilarry Clinton Vs Donald Trump, yang makin mempertegas menghadapi kekuatan ekonomi China dalam pertarungan ekonomi global,” katanya.
Sedangkan Indonesia tidak disadari sedangkan diperebutkan sebagai target pasar global.
Salah satu contohnya adalah perebutan transportasi massal (MRT), Kereta Api Cepat (KAC) dan lain-lain.
