JAKARTA-Banyaknya kalangan WNA yang ingin menjadi WNI dicurigai hanya bermotif ekonomi semata. Karena ada dugaan hanya ingin mengeruk kekayaan dan sumber daya Indonesia. “Tapi, kalau naturalisasi terus-menerus, maka nasib WNI akan semakin terpinggirkan,” kata anggota Komisi III DPR RI R HR Muhammad Syafi’ie dalam forum legislasi “Revisi UU Kewarganegaraan” bersama anggota Komisi III DPR RI FPDIP Andreas Hugo Parera, dan guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Alasannya, kata anggota Komisi III DPR ini, kalau sudah WNI nasionalismenya pasti dijamin untuk membangun Indonesia. Karena itu Partai Gerindra akan tolak revisi kalau hanya sekadar untuk mengakomodir dwi kewarganegaraan. “Jika asing makin banyak di negeri ini, maka akan cepat Indonesia terjual ke asing,” imbuhnya.
Menurut Syafiie, revisi UU Kewarganegaraan mencuat setelah mantan Menteri ESDM Archandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel diketahui memiliki paspor Amerika Serikat, dan Perancis. “Kalau hanya dua kasus itu kemudian pemerintah dan DPR RI mau merevisi, sementara hal itu akibat kelalaian istana kepresidenan dalam merekrut pejabat publik,” tegasnya.
Padahal, lanjutnya, dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara sudah tegas harus WNI. Bagaimana kinerja BIN, kepolisian dan lain-lain. Seharusnya kata Syafi’ie bukan merevisi, melainkan merapikan dan mendisiplinkan tugas-tugas di lingkungan istana kepresidenan dalam merekrut pejabat negara. “Jangan seperti akrobatik. Dimana yang namanya pejabat negara itu dibutuhkan nasionalisme, sehingga tidak harus menunggu proses seseorang menjadi WNI untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia,” ujarnya.
