Namun, mengendepankan dua isu ini dalam periode kampanye Parpol baru-baru ini sangatlah penting dan strategis. Warga pemegang hak pilih bisa menggunakan dua isu ini sebagai dasar untuk mempertimbangkan pilihan.
Kalau pemerintah dan partai berkuasa mengklaim sudah berhasil mengurangi jumlah warga miskin, dua tema yang disajikan surat kabar itu otomatis mementahkan klaim itu. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbukti tidak menyelesaikan masalah. Alih-alih menurunkan jumlah warga miskin, program BLT justru menambah masalah baru karena dibiayai dengan pinjaman luar negeri.
Program Raskin (beras untuk warga miskin) pun terindikasi bermasalah karena ada peran kartel di dalamnya.
Tentang progres pembangunan infrastruktur, potret saja problem ruas jalan di jalur Pantura Jawa. Dalam konteks ini, jangan dulu jauh-jauh mempersoalkan kelengkapan infrastruktur di pelosok daerah luar Jawa.
Ruas jalur jalan Pantura selalu rusak parah. Kalau di Jawa saja ada model persoalan seperti ruas jalan di Jalur Pantura itu, kasus yang sama pasti banyak dijumpai di pelosok daerah lain.
Pengalaman buruk selama lima hingga 10 tahun terakhir ini memang menuntut warga pemilih untuk cerdas dan bijak menggunakan hak pilih. Warga pemilih semestinya tidak lagi memberi tempat kepada penguasa atau kekuasaan yang ingin membodohi warga negara dengan program yang menjebak seperti BLT itu.
Paling mencemaskan adalah salah kelola komoditi kebutuhan pokok rakyat. Kecenderungan membesarnya ketergantungan bahan pangan impor adalah gambar tentang kerusakan parah struktur perekonomian nasional.
Padahal, 10 tahun lalu, rakyat mencatat janji Presiden yang akan merevitalisasi sektor pertanian. Ternyata, benar-benar hanya janji. Sebab konsep revitalisasinya pun tak pernah jelas.
Akibatnya, Indonesia yang agraris harus impor belasan komoditi pangan untuk kebutuhan dalam negeri.
Dalam perkembangannya, impor komoditi pangan ditunggangi oknum penguasa dan birokrat untuk meburu rente.
Indonesia setiap tahun mengalami defisit stok sejumlah komoditi pangan, termasuk beras.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia masih impor kentang, singkong, garam, daging ayam, gula pasir, tepung terigu, biji gandum dan meslin, kedelai, jagung dan beras. Membesarnya ketergantungan pada bahan pangan impor menjadi bukti bahwa pemerintah tidak militan meningkatkan produksi dalam negeri.
Padahal, kalau konsisten meningkatkan produksi dalam negeri, akan terbuka puluhan juta lapangan kerja baru di sektor pertanian dan tanaman pangan.
Ulah Kartel
Rendahnya militansi itu memberi akses bagi munculnya kartel. Kasus suap impor daging sapi adalah lakon kartel. Masih ingat beberapa kali heboh di pasar dalam negeri karena kelangkaan sejumlah komoditi? Rakyat pernah dirugikan oleh kelangkaan kedelai, cabai dan bawang putih. Itu semua ulah kartel.
