Pada Februari 2013, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyatakan ada indikasi kartel pangan di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga punya indikasi peran kartel dalam pengadaan kedelai dan bawang putih.
Bahkan, KPPU menilai Kementerian Perdagangan berperan signifikan dalam kasus lonjakan harga kedelai.
Artinya, ketergantungan pada bahan pangan impor telah dijadikan modus oleh oknum penguasa membangun kartel. Kartel-kartel itu berubah menjadi predator yang merekayasa ketidakseimbangan permintaan- penawaran. Ketidakseimbangan diperlukan agar ada alasan mendongkrak harga.
Siapa yang mengendalikan kartel bahan pangan itu? Bisa dipastikan bukan komisaris atau direksi perseroan yang ditunjuk sebagai pelaksana impor.
Pengendali kartel adalah figur tertentu yang pasti sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Karena kepentingan elit kekuasaan itulah yang menyebabkan upaya mengoreksi harga sejumlah kebutuhan pokok menjadi sangat sulit. Untuk mengoreksi harga daging sapi saja, pemerintahan tak mampu. Ketika upaya menteri-menteri ekonomi mengoreksi harga gagal,itu pertanda posisi tawar pemerintah sangat lemah di pasar.
Pemerintah sebagai regulator bisa dipaksa kompromistis pada kepentingan kartel.
Karakter pemerintahan seperti itu adalah produk Pemilu (Pileg dan Pilpres) lima tahun lalu. Mungkin, warga pemilih kurang peduli sehingga ceroboh memilih pada 2009. Maka, jangan ulangi kesalahan memilih jika ingin membangun hari esok yang lebih baik dengan asal ‘nyoblos’ agar kita tidak kembali ‘kejeblos’.
Penulis adalah Anggota Komisi III DPR RI/-Presidium Nasional KAHMI 2012-2017
