Bahas Polemik Guru Agama, Uskup Agung Pontianak Temui Gubernur Kalbar

PONTIANAK-Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus beserta sejumlah pastor dan tokoh agama melakukan audensi kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji di Pendopo Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jumat pagi (28/5/2021) . Pertemuan tersebut dalam rangka membahas polemeik penerimaan guru agama melalui CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam kesempatan itu Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus didampingi oleh Pastor Paroki Katedral St Yosef, Pontianak, RD Alexius Alex Mingkar. Hadir pula RP Aloysius HO Tombokan MSC, RP Astanto CM, RP Leonard Paskalis Leo OFMCap. Selain itu hadir pula Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Kalbar Pdt. Paulus Ajong, Sekum PGIW Kalbar Pdt Filemon Adi Sukardi, Wakil Sekum PGIW Kalbar Pdt Emma dan Ketua Bidang Keesaan Pdt Henny Katuuk. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar Kebing Lyah. Mgr Agustinus Agus menyampaikan terima kasih kepada Gubernur karena sudah menerima dialog bersedia memberikan penjelasan terkait polemik yang sedang hangat. Mgr Agustinus Agus mengatakan pada dasarnya siapa pun Gubernurnya maka itulah pemimpin, orang tua yang harus didukung selama kepemimpinannya. “Kemudian sebagai masyarakat kita harus kritisi kalau memang kebijakan itu tidak berpihak bagi orang banyak,” katanya. Uskup Agung Pontianak dalam wawancara mengungkapkan sebagai masyarakat, tentu harus memikirkan masa depan negara. Selama ini banyak kegaduhan-kegaduhan yang ujung-ujungnya membuat kerugian bagi banyak masyarakat. Yang harusnya masalah substansi yang harus selesai jadi tidak terselesaikan. “Oleh karena itu paling tidak saya bertanggung jawab untuk umat saya dalam mencari motif informasi di belakang itu. Baik dari pijakan pemerintah itu seperti apa? Supaya disampaikan dengan benar. Andai kata disampaikan dengan benar ada kekeliruan dan kekurangan, mari kita beri masukan,” tambahnya. Uskup Agung Pontianak juga mengungkapkan bahwa negara ini sangat banyak problem, baik dari kemiskinan, disintegrasi dan vkelompok-kelompok yang garis keras. “Jadi inikan masalah kita bersama, untuk itu jangan karena hal kecil yang seharusnya bisa diselesaikan melalui dialog, kita selesaikan di jalan,” ujar Uskup. Jika ada polemik, Uskup menggaris bawahi, ia termasuk tidak suka aksi yang demo-demo semacam itu, karena ujung-ujungnya siapa yang diuntungkan. Uskup melanjutkan, jangan-jangan ada kelompok tertentu yang memang sengaja buat kegaduhan. “Maka saat ketua PGI bicara dengan saya apakah gereja harus memberikan pernyataan sikap dan saya katakan ‘jangan,’” katanya. Uskup Agung Pontianak, Mgr Agustinus Agus, mengingatkan bahwa lihat dulu, setiap pemimpin pasti punya kebijakan dan masyarakat harus dengar. Karena pimpinan yang punya kebijakan, untuk itu punya hak dalam menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Uskup berterima kasih nyatanya Gubernur merespon hal ini dan Uskup Agung Pontianak berharap kedepan harus selalu koordinasi seperti ini. "Jika ada masalah, “saya harapkan tokoh-tokoh agama harus juga memaklumi anak muda. Dan saya mengerti anak-anak muda yang penuh idealis kadang-kadang ada ide-ide mereka yang seakan-akan tersumbat, tentu kita bisa maklumi," ucap Uskup Uskup Agung Pontianak berpesan, bagi pihak pemerintah maupun tokoh adalah sebagai orang tua maka tentu harus menyikapi secara bijaksana. Dalam pesannya, Mgr Agustinus Agus mengungkapkan setiap masyarakat juga punya hak untuk memperjuangkan keadilan. "Tetapi saya selalu mengatakan, tidak ada pemimpin yang sempurna didunia ini. Pasti ada kelemahan disana-sini dan kelemahan itulah yang kita harus cari penyelesaiannya,” tambahnya. Dalam pertemuan Jumat tersebut, gubernur menjelaskan ini memang kebijakan pusat. "Kalau memang ada kemungkinan untuk tambah guru dan sebagainya tentu dia akan usahakan seperti itu, tapi untuk ini kan pegawai pusat," tuturnya. Uskup melanjutkan, karena hal ini tergantung anggaran, begitu juga dengan pegawai daerah tentu berdasarkan anggaran daerah. "Jadi banyak faktor, disini juga sudah ada daftar berapa kebutuhan guru Islam, Katolik dan sebagainya. Berapa yang harus dipenuhi, dan saya sangka kalau target ini dia kejar itu justru sudah sangat baik. Maka itu dapat diakomodir semua untuk kebutuhan masyarakat banyak,” kata Uskup. Menutup wawancaranya, Uskup Agung Pontianak mengatakan “kita terpanggil untuk menjadi negara yang baik, damai dan berkeadilan.” Menyikapi isu harus bijaksana, masyarakat harus memberikan kesempatan kepada orang yang memberikan kebijakan untuk memberi penjelasan. "Kemudian setelah ada penjelasan “tentu kalau ada penjelasan yang kurang memuaskan harus diberi masukan, karena demokrasi memang harus seperti itu,” tambahnya. Kepada media, Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus, mengatakan ia lebih menempuh upaya dialog terkait persoalan guru agama di Kalbar. Sehingga semua persoalan bisa dibicarakan. Sebelumnya, sejumlah kalangan menyikapi dan mempertanyakan terkait dengan formasi ASN untuk guru agama di tingkat Provinsi Kalbar. Ada pun yang menjadi polemik adalah terkait dengan formasi guru agama non Islam. Karena Pemprov sekarang ada menerima formasi guru agama P3K, tenaga kontrak, hanya ada yang guru agama Islam, guru agama lain nihil atau nol.

Bahas Polemik Guru Agama, Uskup Agung Pontianak Temui Gubernur Kalbar

Bupati Situbondo Karna Suswandi Diperiksa KPK

Diduga Bekingi Judi Online dan Bandar Narkoba, Hercules Minta Kapolri Copot Kapolda Sumut

Kemendag Ajak Pengusaha dan Dispora Manfaatkan IA-CEPA

Terkait Kepentingan Strategis, Penonaktian 75 Pegawai KPK Dapat Dipertanggungjawabkan

Berita Terkait

Polisi Bongkar 4.324 Rekening Dikirim ke Bandar Judol Kamboja Pakai Ekspedisi Resmi

Hermawi Taslim: Inilah Mata Uang Yang Berlaku di Mana-Mana

Bupati Situbondo Karna Suswandi Diperiksa KPK

Diduga Bekingi Judi Online dan Bandar Narkoba, Hercules Minta Kapolri Copot Kapolda Sumut

Puan Bahas Pemberdayaan Generasi Muda Hingga Keroncong

Puan: Ini Masa Paling Bahaya Sejak World War II

Terkait Kepentingan Strategis, Penonaktian 75 Pegawai KPK Dapat Dipertanggungjawabkan

Petrus Sebut Ide Bambang Widjojanto Provokatif

Kejar Penambahan 41 GW, Pemerintah Susun RUPTL "Hijau"

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Persiapan COP 29, Indonesia Perlu Kunci Target Emisi dan Dana Iklim Pemerintahan Baru

DPR Minta BPOM Perketat Pengawasan Produk Skincare

Meutya Hafid Apresiasi Yandex Group dan Microsoft Berinvestasi di Indonesia

Menkop Komitmen Dongkrak Rasio Anggota Koperasi Hingga 60 Juta

Kemenperin Genjot Investasi di Sektor Startup

Berita Populer

Kadis Damkar Kota Depok: Penanganan Kebakaran Sesuai SOP

Imam-Ririn Unggul Dalam Debat Pilkada Depok Versi Netizen di Media Sosial

Langgar SOP, Persepi Sanksi Lembaga Survei Poltracking

TPDI Laporkan Sejumlah Oknum Polisi ke Propam Mabes Polri

Triputra Agro Persada Bagikan Dividen Interim Rp76 per Saham pada 20 November 2024

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist

Bahas Polemik Guru Agama, Uskup Agung Pontianak Temui Gubernur Kalbar

BacaJuga :

Kemendag Ajak Pengusaha dan Dispora Manfaatkan IA-CEPA

Terkait Kepentingan Strategis, Penonaktian 75 Pegawai KPK Dapat Dipertanggungjawabkan

Berita Terkait

Komentari tentang post ini

Berita Rekomendasi

Berita Populer

REDAKSI KAMI

TENTANG KAMI

Selamat Datang kembali!

Buat Akun Baru!

Ambil kata sandi Anda

Add New Playlist