“Langkah yang diambil Menteri ESDM ini bukan sekadar administratif, tetapi memiliki nilai pembaruan yang mendasar. Di satu sisi, pemerintah sedang menata ulang sistem pengelolaan energi agar lebih efisien dan berdaulat, tapi di sisi lain tetap menjamin kebutuhan dasar rakyat seperti listrik dan BBM terpenuhi,” kata Idrus.
Ia menilai kebijakan percepatan kompensasi menunjukkan pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penataan struktural dan pemenuhan kebutuhan mendesak.
Namun Idrus juga mengingatkan bahwa perubahan seperti ini dapat memicu dinamika dan resistensi sebagian pihak.
“Setiap kebijakan pembaruan pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Tapi itu harus dilihat sebagai proses menuju sistem yang lebih sehat. Kita tidak boleh berpikir jangka pendek apalagi hanya untuk kepentingan kelompok kecil. Karena orientasi kebijakan ini adalah kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
Lebih jauh, Idrus menilai pendekatan Bahlil sejalan dengan visi pemerintahan saat ini yang menekankan kemandirian energi nasional.
Ia mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang mendorong tata kelola energi lebih transparan dan berkelanjutan.
“Kita harus memberikan dukungan sepenuhnya. Jangan ada prasangka kebijakan ini mematikan satu sektor atau pihak tertentu. Justru ini bentuk penataan menuju kemandirian energi bangsa. Dalam jangka panjang, manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat banyak,” ujar mantan Menteri Sosial itu.
