JAKARTA- Menteri Pekekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membentuk kebijakan baru dengan memisahkan balai khusus pengadaan barang dan jasa guna mempersempit celah korupsi, khususnya di lingkungan Ditjen Cipta Karya.
“Minggu depan sudah saya latih semua ini jadi balai baru, balai yang menangani khusus pengadaan. Jadi nanti balai ini jalan, balai cipta karya saya bentuk baru dan balai air tidak melakukan lelang lagi,” kata Basuki usai menemui Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis.
Basuki menjelaskan indikasi dugaan korupsi di sejumlah proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berada di bagian pengadaan barang dan jasa.
“Kalau itu pasti di pengadaan barang dan jasanya, itu sudah surveinya KPK kan 70 persen penyelewengan ada di pengadaan barang dan jasa. Makanya nanti tanggal 30 saya akan mereformasi semua,” tambahnya.
Selama ini, lanjut Basuki, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengerjakan empat tugas secara bersamaan, mulai dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan dan pengawasan.
Dengan pemisahan balai pelelangan dari Ditjen Cipta Karya tersebut diharapkan dapat memperkecil ruang korupsi di lingkungan Kementerian PUPR.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya dugaan korupsi 20 proyek SPAM di Kementerian PUPR, melalui suap dari pihak swasta PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) atau PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) kepada sejumlah pejabat Kementerian.
