Terkait dengan dukungan pelayanan navigasi penerbangan pada kegiatan G-20, Legislator dari Dapil Sulsel II mendesak Ditjen Perhubungan Udara dan LPPNPI (aIRNAV iNDONESIA) agar meningkatkan koordinasi lintas instansi.
“Langkah ini dalam rangka pengaturan pergerakan lalu lintas untuk mempersiapkan prosedur darurat terkait erupsi vulkanis dan kedatangan serta keberangkatan tamu negara,” paparnya.
Selain itu, Anggota Dewan Pembina BPP HIPMI ini meminta Kemenhub dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara agar pelaksanaan konsorsium pengelolaan bandara harus lebih menguntungkan dan memperhatikan kepentingan nasional jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, dalam RDP tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady mengeluhkan pelayanan yang ada di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.
Kondisi Terminal 2 disebut tidak kondusif, tidak teratur seperti pasar. Bahkan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta padat dan semrawut.
“Semua sarana ini prioritas utama adalah safety mitigation dan kedua services. Kalau memperhatikan Bandara Udara Soekarno-Hatta saja Terminal 2, jika kesulitan terminal 3 jarak jauh, terminal 2 ini semrawut seperti pasar tidak ada yang atur,” ujarnya.
