JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap sejumlah BUMN diharapkan membuat perusahaan negara itu lebih kredibel, dan transparan.
Penguatan institusi BUMN melalui prinsip Good Corporate Governance ini diharapkan akan seperti perusahaan nasional di beberapa negara, seperti Temasek di Singapura, Tiongkok, dan India.
“Namun, justru yang terjadi dari tahun ke tahun, BUMN kita khususnya di BUMN karya memang agak sedikit banyak masalah. Masalah pokoknya bahwa kami setuju terhadap PMN itu diberikan, akan tetapi persetujuan kami itu sesungguhnya dalam kerangka penguatan modal, equity-nya BUMN,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/2/2022).
Namun, kata Said lagi, karena benturan dengan berbagai kepentingan politik.
Sehingga pada saat yang sama ada program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak bisa dihindari, seperti tol laut, lalu tol Trans Sumatera, yang itu akhirnya memang memerlukan dana yang besar.
Celakanya, tambah Said, ketika BUMN Karya mendapatkan bantuan PMN agar bisa menyelesaikan proyek penugasan pemerintah tersebut, kebutuhan pendanaannya itu sebesar Rp240 triliun, namun yang mampu disediakan negara hanya seperlimanya.
