JAKARTA-Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyambut baik rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Hal ini penting mengingat dampak yang ditimbulkan oleh Virus Covid-19, telah mengancam perekonomian nasional dan stabilitas sistim keuangan.
Untuk itu, diperlukan tindakan luar biasa (extraordinary actions) untuk menangani dan mencegah terjadinya krisis ekonomi yang bisa mengancam Stabilitas Sektor Keuangan (SSK).
“Kami berharap, Perpu ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan dan bagi otoritas keuangan untuk bisa melakukan langkah-langkah yang efektif, tepat dan cepat dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dalam koridor konstitusi dan peraturan Perundang-undangan,” ujar Ketua Banggar DPR, MH Said Abdullah di Jakarta, Rabu (1/4).
Sebelumnya, Banggar DPR RI saat Video Conference sharing informasi bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Senin (23/3) lalu, telah menyampaikan tiga rekomendasi kepada Pemerintah agar menerbitkan Perppu yaitu Perpu APBN 2020, Perpu Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan, sebagai UU Perubahan Kelima dari Undang Undang Pajak Penghasilan dan Perpu Revisi Undang Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Banggar DPR kata Said berharap pemerintah benar-benar memberikan prioritas kepada rakyat, terutama rakyat kategori miskin dan hampir miskin yang jumlahnya 40% penduduk Indonesia. Sebab kelompok inilah yang rentan beresiko mengalami tekanan ekonomi akibat Covid-19 dan kelesuan ekonomi.
“Pemerintah sebagaimana tanggungjawab konstitusi wajib memberikan program jaring pengaman sosial kepada kategori masyarakat ini,” jelasnya.
Sebab bila Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBS) diberlakukan dan akses kegiatan ekonomi masyarakat turun drastis maka pemerintah harus benar-benar memastikan kelompok ini terjamin.
“Baik itu suplai dan subsidi pangan yang terjangkau, subsidi listrik, suplai dan subsidi air bersih yang terjamin, kepastian ketersediaan kamar perawatan Covid-19 bila perlu tindakan ICU,” terangnya.
Sehingga tidak ada pasien Covid-19 tertolak rumah sakit dengan berbagai alasan, subsidi kredit selama enam bulan karena program relaksasi kredit banyak diabaikan oleh lembaga keuangan, serta keamanan wilayah.
Dalam rilis yang telah disampaikan oleh Presiden pada Selasa, 31 Maret 2020 di Istana Bogor, pemerintah telah menguraikan rencana program dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
“Kami berharap usulan Banggar DPR itu tercermin dalam usulan APBN Perubahan 2020 yang nantinya diajukan pemerintah kepada DPR,” tuturnya.
