SURABAYA-Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mendorong perbankan syariah untuk menyasar kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu fokus pengembangan usaha.
Ini karena UMKM merupakan penggerak perekonomian Jatim, namun disisi lain UMKM memiliki aksesibilitas yang rendah kepada perbankan konvesional.
“Potensi UMKM sangat luar biasa, ada lebih dari 6,8 juta UMKM di Jawa Timur dan mampu menyerap sebanyak 11.117.439 tenaga kerja. Namun sayangnya, akses mereka kepada perbankan masih rendah. Disinilah peluang perbankan syariah untuk mengajak mereka bekerja sama untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok ekonomi marjinal,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat Buka Bersama PWNU, PCNU dan Forpimda Jatim di Kantor PWNU Jatim, Minggu (20/7).
Pakde Karwo mengatakan, prinsip dan orientasi perbankan syariah yang mengusung keadilan sangat tepat bagi UMKM.
Yakni mendapatkan keuntungan namun juga berorientasi kepada falah (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran islam).
Artinya sambil berwirausaha juga akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.
“Relevansi prinsip perbankan syariah hendaknya dapat memberikan peluang kepada UMKM untuk dapat mengakses produk-produk perbankan syariah” katanya.
Menurutnya, kinerja perbankan syariah di Jatim mencatat hasil yang cukup tinggi.
Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional (KER) Jatim pada Triwulan I 2014, aset perbankan syariah tumbuh 50,38% dibandingkan dengan Triwulan I 2013, yakni dari nilai aset Rp. 17,26 triliun pada Triwulan I 2013 menjadi Rp. 25,97 triliun pada Triwulan I 2014.
Kemudian, dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah di Jatim tumbuh 22,62% dengan total Dana Pihak Ketiga Rp. 13,26 triliun di Triwulan I 2013 menjadi Rp. 16,27 triliun pada Triwulan I 2014.
Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Jatim selama Triwulan I 2014 tumbuh sebesar 24,62% jika dibandingkan dengan Triwulan I 2013, pada Triwulan I 2014 nilainya mencapai Rp. 15,97 triliun, lebih tinggi dari Triwulan I 2013 yang nilainya sebesar Rp. 12,67 triliun.
Berdasarkan jenisnya, penyaluran pembiayaan modal kerja masih memperoleh porsi tertinggi dengan prosentase sebesar 47,17% (Rp. 7,44 triliun) dari total pembiayaan.
Sementara pembiayaan konsumsi dan investasi prosentasenya yaitu masing-masing sebesar 33,93% (Rp. 5,35 triliun) dan 18,89% (Rp. 2,98 triliun).
