Dia mencontohkan, saat KPK sekali menyambangi Pemprov DKI Jakarta di masa jabatan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Tanpa harus bolak-balik, APBN mengucur hingga Rp7 triliun. “BPJS bagaimana sekarang kan 2200, jadi kita mengejar itu. Makanya kami datang ke Bea Cukai, datang ke pajak,” kata Saut.
Lebih lanjut, datangnya APBN dapat dipelajari satu per satu antar instansi terkait. Dengan sistematis dan terstruktur, makanya pihaknya yakin dapat mengumpulkan APBN hingga Rp4.000 Triliun.
“Contohnya tadi itu, saya datang ke DKI kok baru sekali dapat Rp 7 triliun, datang ke Priok, ke perhubungan, datang ke pertambangan, dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi,” Saut menandaskan.
Seperti diketahui, capres Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran anggaran saat menghadiri Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni & Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jumat, 5 April 2019. Berdasarkan hasil yang ia amati, kebocoran negara berkisar Rp1.000 triliun.
Namun, kata Prabowo, KPK menyatakan keuangan negara yang bocor Rp2.000 Triliun. Hasil ini membuktikan bahwa perhitungannya selama ini tidak asal.
“Salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun,” ujarnya. **
