JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemungkinan besar tidak bisa lagi diandalkan sebagai lembaga yang berpartisipasi ikut memberantas korupsi. Alasannya, lembaga ini tidak akan bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga lainnya, karena banyak diisi kalangan politisi.
“Padahal yang kita inginkan itu, masa depan BPK yang lebih baik. Dengan kekuatan sumber dayanya itu, maka BPK bisa mengatasi masalah,” kata Direktur eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Skya Khadafi dalam diskusi “BPK Diantara Tarikan Politik dan Profesionalisme” bersama Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni dan anggota Komisi XI DPR Johnny G Plate di Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Jadi, kata Uchok, BPK itu bukan diisi para politisi, apalagi caleg gagal dan para mantan pejabat atau birokrat. Lembaga ini akan menjadi lembaga politis, karena untuk kepentingan golongan dan banyak kepentingan. “Lihat saja itu, yang akan terjadi, ketika melihat uji fit and proper tesy yang dilakukan DPR hari ini,” tambahnya.
Lebih jauh Uchok memberikan analogi, seperti yang terjadi saat pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau besok polisi menjadi pimpinan KPK, itu lembaga menjadi tua. Jadi tinggal kenangan saja, sama seperti BPK. Kalau politisi yang mimpin, maka tetap saja tidak bisa diandalkan untuk melakukan pemberantasan korupsi untuk mengaudit yang benar,” terangnya.
