JAKARTA-Pemerintahan era Jokowi lebih menekankan pembangunan dengan fondasi revolusi mental.
Revolusi mental itu seperti koalisi kekuasaan tanpa syarat.
“Namun sayangnya, dengan revolusi mental itu mengakibatkan PDIP sebagai pemenang pemilu tidak bisa mendapat jatah pimpinan DPR,” kata Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah dalam memberikan sambutan Sarasehan Nasional Refleksi Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Indonesia di Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Hadir pula dalam acara itu, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna Laoly, Wakil Ketua Komisi I DPR F-PDIP Tb Hasanuddin, Yudi Latif, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Letjen Purn TNI Kiki Syanakri, Eva Kusumasundari dan Murdaya Poo.
Lebih lanjut Ahmad Basarah tak membantah kerjasama tanpa syarat ini juga telah membuat kabinet saling kepret.
Saat ini, lanjut anggota F-PDIP menganggap ada jalannya pembangunan telah kehilangan arah. Alasannya UUD hasil amandemen tidak mampu menjangkau dinamika perkembangan jaman.
Akibat yang demikian maka visi pembangunan yang sebelumnya penuh dengan nilai-nilai gotong royong berubah dengan nilai-nilai yang penuh individualistis.
“Tanpa perencanaan pembangunan GBHN, bangsa ini tak punya pijakan dan tanpa arah,” ujarnya.
