JAKARTA-Rencana Jokowi menaikan harga BBM justru menjadi awal terjadinya delegitimasi rakyat kepada pemerintah. Sebab, kenaikan harga BBM itu implikasi sosial politiknya sangat besar. Apalagi kalau ditolak oleh koalisi merah putih (KMP) di DPR RI, maka posisi Jokowi-JK akan makin sulit. “Harusnya dalam tiga bulan pemerintahannya, Jokowi-JK memetakan masalah ekonomi dan sosial politik berikut solusi serta dampaknya kepada rakyat. Kalau itu dilakukan, maka rakyat pasti akan kecewa, jangan sampai mengulangi kesalahan pemerintahan yang lalu,” kata Pengamat politik Universitas Paramadina, Herdi Sahrazad dalam diskusi ‘‘Kenaikan harga BBM, dan dampaknya terhadap sosial, politik, dan ekonomi’ bersama pengamat Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid, dan pengajar ekonomi UI Sony Hari Rachmadi di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (8/9/2014).
Karena itu kata Herdi, kalau Jokowi konsisten dengan revolusi mentalnya, maka dibutuhkan ekonomi seperti Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian di era Gus Dur itu bisa melakukan terobosan ekonomi, tanpa harus mengorbankan rakyat.
“Pak Rizal Ramli adalah tokoh yang profesional, kompeten dan bisa menegakkan ajaran Trisaksi Bung Karno. Setidaknya bagaimana dalam 100 hari pemerintahannya Jokowi-JK bisa menghindari konflik sosial dan kalau itu bisa dilakukan, maka Jokowi-JK bisa terhindar dari proses delegitimasi rakyat,” ujarnya.
