JAKARTA-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengklaim telah menangguhkan pelayanan ekspor puluhan perusahaan yang sampai sekarang enggan menyalurkan devisa hasil ekspor (DHE) melalui bank dalam negeri. Namun data itu belum boleh diumumkan tanpa izin Bank Indonesia (BI). “Sudah langsung kita hukum, di-hold (pengiriman barangnya). Sekitar dua puluhan (perusahaan kena cekal),” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Agung Kuswandono, seusai selepas mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, di Senayan, Selasa (12/2).
Sebelumnya, BI gerah dengan aksi beberapa perusahaan besar, kebanyakan sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan yang ngotot membayarkan devisa hasil ekspor tanpa melalui bank dalam negeri. Alhasil, tindakan itu merugikan negara lantaran mengurangi pasokan valuta asing di Tanah Air. Apalagi, devisa dari perusahaan migas asing sangat besar, mencapai ratusan juta USD per bulan.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/20/PBI/2011, eksportir wajib menerima seluruh DHE melalui bank devisa di Indonesia, paling lama 90 hari setelah tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
