JAKARTA– Pengamat Hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam mengelola defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 616 triliun pada tahun 2025.
Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, terutama di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Proyek-proyek ini memang berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru,” ujar Hardjuno saat dihubungi, Kamis (24/10).
Hardjuno menjelaskan, selama pemerintahan Jokowi, kebijakan fiskal yang cenderung ekspansif menyebabkan penumpukan utang.
Proyek pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga pembangkit listrik yang digarap secara masif menggunakan skema pembiayaan yang sebagian besar berasal dari penarikan utang.
“Utang ini memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur, tetapi efek jangka panjangnya kini dirasakan dalam bentuk defisit anggaran,” tambahnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang disahkan pada 17 Oktober 2024—tiga hari sebelum pemerintahan berganti—telah memperkirakan defisit anggaran sebesar Rp 616 triliun.
